Iuran BPJS Naik, Elpiji 3 Kg Menyusul, Kisran : Pemerintah Gemar “Mencangkul” di Punggung Rakyat – Kendari Pos
Nasional

Iuran BPJS Naik, Elpiji 3 Kg Menyusul, Kisran : Pemerintah Gemar “Mencangkul” di Punggung Rakyat

KENDARIPOS.CO.ID — Wacana pemerintah bakal mencabut subsidi elpiji 3 kilogram membuat publik di Sultra gusar. Wajar saja gusar, awal Januari ini pemerintah telah menurunkan harga BBM nonsubsidi. Tapi pada sisi lain, ada skenario mencabut subsidi elpiji yang disamarkan dengan istilah “penyesuaian”. Bahkan beredar informasi harga BBM subsidi bakal terkerek naik. Kebijakan dan wacana itu menyudutkan masyarakat
pada situasi sulit. Sebab, awal Januari 2020, pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Mencabut subsidi elpiji 3 kilogram (kg) dan menaikkan iuran BPJS membuat rakyat semakin tercekik dengan beragam kebijakan yang seperti tak pro rakyat.

Elpiji tabung melon ini akan dijual sekira Rp 35.000 per tabung. Subsidi tersebut akan dialihkan langsung ke penerima manfaat atau masyarakat miskin. Sehingga masyarakat miskin tetap bisa membeli elpiji 3 kg di bawah Rp 35.000. Aktivis Sultra, Kisran Makati menilai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah gemar “mencangkul” di punggung rakyat. “Kita mengerti bahwa negara dalam keadaan sulit. Namun tidak lantas semua beban harus dipikulkan kepada rakyat. Jika masyarakat terlalu terbebani, maka bisa muncul gejolak sosial dan dampak yang lebih buruk,” ujar Kisran Makati kepada Kendari Pos, Selasa (21/1) kemarin.

Ironisnya, efek pencabutan subsidi itu hanya akan dirasakan rakyat kecil yang pasti kian “tercekik”. Berbeda dengan masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas yang bahkan tidak akan merasakan resonansinya. Bisa saja kebijakan tersebut diterapkan, namun menurut Kisran, harus ada alternatif atau solusi yang jelas. Apalagi beberapa kebutuhan pokok masyarakat sudah dicabut subsidinya awal tahun ini. Jika pemerintah tidak menyiapkan mekanisme yang baik, maka rakyat akan semakin terbebani.

“Ini bisa jadi langkah yang bagus jika konsisten untuk membantu masyarakat miskin. Tapi kenyataannya kan pemerintah seringkali membuat kebijakan yang tidak konsisten. Jika pencabutan subsidi ini baru sebatas percobaan, maka sebaiknya ditunda dulu. Buat dulu regulasi yang lebih mengena,” argumen Direktur Pusat Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Puspaham) Sultra itu.

Mantan Direktur Eksekutif Walhi Sultra ini menilai, pemerintah selama ini kerapkali membuat kebijakan yang sifatnya kelinci percobaan. Tapi masyarakat dengan pendapatan kecil yang akan menerima dampaknya. Di tengah kondisi ekonomi yang makin merosot, kenaikan harga gas akan akan menimbulkan implikasi yang sangat besar.

“Pemerintah sebaiknya menunda dan memikirkan alternatif yang lebih pas. Jika dipaksakan akan mendatangkan gejolak baru. Terlebih dalam situasi ekonomi yang tidak stabil seperti sekarang. Apabila orientasinya hanya meningkatkan ekonomi versi pemerintah, ini tidak akan menguntungkan bahkan bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tandasnya. Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menepis adanya wacana kenaikan harga BBM subsidi. “Kami tidak tahu informasinya dari pemerintah. Nanti sudah final naik atau turunnya baru kita informasikan,” ujar Ahad Rahedi, Supervisor Komunikasi Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII Sulawesi, Selasa (21/1).

Menurut Ahad Rahedi, keputusan naik atau turunnya harga BBM bersubsidi maupun nonsubsidi adalah ranah pemerintah. Pihaknya (Pertamina) tidak bisa apa-apa atau dalam kata lain bukan wewenangnya untuk menginformasikan perihal penyesuaian harga.”Kami tidak dapat memberikan informasi yang mendahului kebijakan pemerintah. Karena kami sifatnya hanya perpanjangan tangan. Kami tidak bisa berkomentar, karena bukan wewenang kami,” tuturnya.

Ditanya soal penurunan harga BBM industri, Rahedi mengaku bahwa penurunannya sudah direalisasikan sejak 5 Januari lalu. “Sudah turun 5 Januari kemarin. Kalau nonsubsidi turun otomatis industri juga turun,” ungkap Ahad Rahedi. Mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 187/K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang disalurkan melalui SPBU atau SPBN, kata Rahadi, harga Pertamax turun dari Rp.10.050 menjadi Rp.9.400 per liter.

Kemudian, lanjut dia Pertamax Turbo turun dari Rp.11.400 menjadi Rp.10.100 per liter, Dexlite turun dari Rp.10.400 menjadi Rp.9.700 per liter, dan Pertamina Dex turun dari Rp11.950 menjadi Rp 10.450 per liter. Menanggapi wacana naiknya harga premium, Kepala Disperindag Sultra Hj Sitti Saleha mengaku masih menunggu informasi resmi dari pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM.

“Kita mesti tunggu keputusan pemerintah. Apapun keputusannya harus kita dukung karena semua sudah melalui pengkajian,” kata Saleha. Buktinya kata Saleha, turunnya harga BBM nonsubsidi kemarin, membuat masyarakat semakin irit dalam membeli bahan bakar. “Meski harganya turun sedikit tapi pasti memberikan dampak positif terhadap perkembangn inflasi kita. Begitu juga jika harga BBM subsidi naik, masyarakat pasti akan semakin bijak membeli bahan bakar,” tandasnya. (ags/uli/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy