Eksekusi Ulang Lahan di Eks PGSD : Pemprov Bawa Ekskavator, 680 Personil Diturunkan – Kendari Pos
Metro Kendari

Eksekusi Ulang Lahan di Eks PGSD : Pemprov Bawa Ekskavator, 680 Personil Diturunkan

KENDARIPOS.CO.ID — Polemik kepemilikan lahan eks PGSD belum tuntas. Lahan seluas 4 hektar itu gagal dikosongkan 7 Januari lalu, setelah ratusan warga menghadang ekskavator yang dikawal ratusan personel gabungan. Aktivitas jual beli diatas lahan kini kembali berjalan seperti hari biasanya. Pemprov Sultra kembali mengagendakan upaya eksekusi lahan seluas 4 hektar itu, 16 Januari. Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sultra, La Ode Ali Akbar mengatakan eksekusi 7 Januari lalu ditahan karena permintaan Gubernur Sultra Ali Mazi. “Sebagai bawahan saya mengikuti perintah pimpinan. Karena takutnya nanti ada keributan. Walaupun itu aset Pemda,” argumentasi mantan Pj bupati Buton Tengah itu.

Jelang eksekusi kedua, kata dia, persiapan makin dimatangkan. Adanya aksi penolakan dari masyarakat kemungkinan masih akan terjadi. Tetapi Pemprov tidak akan terhalang, ia mengaku akan memindahkan baik-baik warga yang melakukan aktivitas di kawasan eks PGSD. “Silakan demo, kita berdebat, tetapi mereka juga harus punya bukti kuat kepemilikan. Jangan hanya asal mengatakan putusan Mahkamah Agung palsu,”kata Ali Akbar.

Salah seorang warga menunjuk kearah tim eksekusi pemprov saat aksi pertama.

Ia mengatakan, 680 personel gabungan akan mengawal jalannya eksekusi lahan. Ia meminjam ekskavator Dinas Pekerja Umum (PU) untuk membongkar bagunan di sana. “Personel gabungan terdiri dari 100 anggota Yonif 725/Woroagi, 20 personel Polisi Militer (POM), 100 Brimob Polda Sultra, 60 Polres Kendari dan sejumlah Babinsa. Selain itu sekira 400 Satpol PP Provinsi,”bebernya. Eksekusi kali ini tidak akan batal lagi. Pemrov tidak akan memberi pemakluman.

“Kami sudah beberapa kali memberi toleransi untuk itu. Bahkan sudah sekira 9 kali surat yang kami layangkan belum juga di indahkan. Putusan MA juga sudah mereka pegang,”ungkapnya. Soal putusan MA yang dituding palsu, kata dia, mereka tidak pernah dibuktikan. Apalagi berulangkali mereka dipanggil pengadilan namun tidak pernah hadir.”Jangan main-main, itu tanah Pemda. Kalian memasuki tanah Pemda, dan kami hanya seksdar meminta kalian untuk keluar,”tutupnya. (rah/b)

1 Comment

1 Comment

  1. Kikila adi kusuma

    15 Jan 20 11:37 at 11:37

    Sebaikx Bapak Ali Akbar menjelaskan terlebih dahulu legalitas Sertifikat Hak Pakai no. 81 thn 1981 milik Pemprov. Sultra yg diduga hasil rekayasa oknum2 tertentu, sebab sertifikat tsb diduga adalah hasi scan computer, sementara thn 1981 computer itu belum ada serta warkah atau alas Hak sertifikat yg sah tdk terdapat dikantor BPN Kota Kendari, kanwil BPN Sultra maupun BPN RI.kami Mohon tidak melakukan manipulasi data untuk merampas paksa Lahan kami yg diduga demi kepentingan Pribadi

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy