Eksekusi Selalu Gagal, Pemprov Terbitkan Surat Ketiga Pengosongan Lahan di P2ID – Kendari Pos
Metro Kendari

Eksekusi Selalu Gagal, Pemprov Terbitkan Surat Ketiga Pengosongan Lahan di P2ID

KENDARIPOS.CO.ID — Sengkarut kepemilikan lahan Pusat Promisi dan Informasi Daerah (P2ID) tak kunjung tuntas. Pemprov Sultra telah menempuh jalan persuasif hingga ancaman pembongkaran bangunan liar di atas lahan seluas 34 hektar itu. Namun upaya itu masih membeku, warga tetap bertahan. Warga yang mengaku pemilik lahan dan belum menerima ganti rugi mendatangi Kantor Gubernur Sultra, Senin (27/1).

Di hadapan masyarakat, Wagub Sultra, Lukman Abunawas mengatakan kawasan P2ID menguntungkan segelintir orang, sebab disewakan kepada pelaku usaha. Ia heran, dengan adanya warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Padahal gugatan yang mereka ajukan, tetap kalah di pengadilan.

Lukman Abunawas

“Saya akan menerbitkan surat ketiga untuk pengosongan kawasan dengan aktivitas pedagang di sana. Sebab masalah lahan itu dimanfaatkan beberapa pihak untuk mencari keuntungan. Sedangkan warga yang memiliki hak atas tanah malah tidak dapat berbuat apa-apa,” ujar mantan bupati Konawe itu saat menerima kunjungan warga terkait P2ID di aula Kantor Gubernur Sultra.

Ia berharap warga taat aturan dan ikuti pemerintah. Menurutnya, pemerintah tidak mungkin melanggar hukum. Mereka yang mengklaim dan menyewakan lahan P2ID, sudah termasuk menyerobot lahan. Pemerintah Kota juga akan membantu dalam pengosongan itu. Ia menantang warga yang mengaku pemilik lahan untuk menunjukan bukti kepemilikan. Pihak Pemprov akan melakukan ganti rugi untuk itu. “Harus bukti sah atau silahkan menggugat. Tapi kalau gugatanya kalah harusnya diterima. Sebab negara kita inikan negara hukum,”katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Hukum Pemprov Sultra, I Nengah Suaryo mengakusegera melayangkan surat ketiga agar pedagang meninggalkan kawasan itu. “Wagub minta segera buat regulasinya, agar langsung melayangkan surat ketiga buat para pedagang di kawasan P2ID,”jelasnya. Katanya, yang tidak berkepentingan di larang untuk beraktivitas di sana. Apalagi, sejak aset itu resmi milik Pemprov, sudah lima kali digugat, namun pemohon tetap kalah. “Artinya ini resmi milik Pemprov, walaupun masih ada yang perlu dilakukan ganti rugi,”kata Nengah. (rah/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy