Eksekusi Lahan Eks PGSD Kembali Gagal, Ali Mazi Minta Warga Patuhi Aturan – Kendari Pos
Metro Kendari

Eksekusi Lahan Eks PGSD Kembali Gagal, Ali Mazi Minta Warga Patuhi Aturan

KENDARIPOS.CO.ID — Bangunan yang berdiri di atas lahan eks PGSD belum dibongkar. Eksekusi lahan seluas 4 hektar itu dijadwalkan hari ini, Kamis 16 Januari kembali ditunda. Warga yang berada di sana, masih bertahan. “Eksekusi hari ini batal ya. Kita masih lakukan koordinasi dulu. Setelah itu kita jadwal ulang,” kata Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sultra, Ali Akbar. Ia menegaskan akan tetap dilakukan pengosongan lahan. Dia mengaku bakal kembali berkordinasi dengan pihak Kepolisian Polres Kendari dan 725 Woroagi untuk mengawal jalannya eksekusi.

Sementara itu, Kepada Kendari Pos, Kikil Adi Kusuma, warga yang mengaku pemilik lahan eks PGSD mengatakan bila terjadi penggurusan, ia akan menuding pemerintah melakukan pengrusakan. Ia mengaku punya dasar hukum yang jelas terkait kepemilikan lahan eks PGSD tersebut. Saat ini pihaknya telah mengajukan pembuatan sertifikat lahan tersebut di BPN. “Saya bersama masyarakat akan melakukan perlawanan jika pemerintah berusaha menerobos masuk ke lahan. Kami sudah mengikuti alur dan tahapan hukum di Pengadilan,”kata Kikila-sapaan akrab Kikil Adi Kusuma saat ditemui di kediamannya.

Ali Mazi

Menurutnya, pemerintah selama ini tidak melihat hukum yang ada. Kikila mengaku sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari, terkait persoalan ini. Termasuk menggugat melalui Pengadilan Negeri, mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemprov dengan ganti rugi lahan yang dirusak. “Saya cuma duga, ada oknum yang memalsukan dokumen hak alas tanah yang dikeluarkan. Itu terlihat dari dokumen yang tertera berupa materai, yang diduga hasil scan,”tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Sultra, Ali Mazi belum dapat laporan terkait eksekusi kedua. Apalagi kawasan itu telah dimenangkan Pemprov. “Biasanya kalau menang itu yah harus eksekusi. Tapi kita lihat seperti apa kesepakatan para pihak. Apakah di eksekusi atau bongkar sendiri,”terangnya saat ditemui di Swiss-Bellhotel Kendari (15/1). Suami Agista Ariyani itu menyebut Pemprov mengantongi putusan Mahkamah Agung (MA). Jadi, masyarakat harusnya patuh akan aturan hukum yang berlaku. Tanpa perlu ada eksekusi, “Sebenarnya mereka juga bisa pindah sendiri,” tutupnya. (rah/ade/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy