Bawaslu Konut : Petahana tak Boleh Lagi Mutasi Pejabat – Laman 2 – Kendari Pos
Politik

Bawaslu Konut : Petahana tak Boleh Lagi Mutasi Pejabat

“Kepala daerah dilarang melakukan mutasi pejabat sejak enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon dan sampai enam bulan sesudahnya. Paling lambat boleh melantik tanggal 7 Januari, setelah itu sejak tanggal 8 Januari 2020 sudah tidak lagi, kecuali mendapat izin tertulis dari Mendagri,” tegas Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Konut, Abd. Makmur, kemarin.


Ia mengingatkan, jika imbauan itu dilanggar, bupati dan wakil bupati sebagai petahana dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 71 ayat (5) UU nomor 10 tahun 2016.

“Selain ancaman sanksi diskualifikasi, bagi pejabat yang melanggar ketentuan tersebut dapat dipidana dengan penjara minimal satu bulan, maksimal enam bulan dan/atau denda maksimal Rp 6 juta,” sambung Abdul Makmur. Bawaslu Konut berharap semua pihak dapat menaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan Pilkada berlangsung aman, tentram dan kondusif. (b/min)

Laman: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy