Aparat Desa di Muna Diizinkan Jadi PPK, Tapi tak Prioritas – Laman 2 – Kendari Pos
Politik

Aparat Desa di Muna Diizinkan Jadi PPK, Tapi tak Prioritas

Persyaratan bagi calon anggota PPK selanjutnya yang diatur KPU adalah tidak termasuk pengurus partai politik, tidak menjabat sebagai anggota PPK melebihi dua kali berturut-turut yakni periode 2004-2008, 2009-2013, 2014-2018 dan sejak 2019 sampai saat ini. Calon PPK juga harus menguasai undang-undang kepemiluan dan melek teknologi informasi. Persyaratan tersebut akan diramu dalam serangkaian tes pada setiap jenjang tahapan untuk memastikan seluruh peserta bebas dari afiliasi politik tertentu. Beberapa tahapan tersebut diantaranya ialah penelitian administrasi, dua kali tanggapan masyarakat, wawancara dan diakhiri dengan prosesi penandatanganan pakta integritas.

“Kami akan memastikan pembentukan ad hoc berlangsung penuh integritas,” sambungnya. Proses seleksi PPK sendiri akan berlangsung hingga 29 Februari 2020. Masa kerja PPK akan terhitung tanggal 1 Maret sampai 30 November mendatang. (b/ode)

Laman: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy