Aparat Desa di Muna Diizinkan Jadi PPK, Tapi tak Prioritas – Kendari Pos
Politik

Aparat Desa di Muna Diizinkan Jadi PPK, Tapi tak Prioritas

Komisoner KPU Muna, Yuliana Rita (kanan) ketika menerima berkas pendaftaran dari salah seorang calon anggota PPK

KENDARIPOS.CO.ID — Pembentukan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mulai dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kab. Muna. Pendaftaran PPK sudah dimulai sejak tanggal 17 lalu sampai 24 Januari. KPU telah menetapkan persyaratan yang harus dipatuhi bagi calon PPK. Salah satunya mengatur ihwal status sebagai perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, pendamping desa dan pendamping program keluarga harapan.

Komisioner KPU Muna, Yuliana Rita, menerangkan, larangan menjadi anggota PPK bagi masyarakat dari profesi tersebut sebenarnya tidak diatur secara tertulis dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum maupun undang-undang Pemilu. Namun bagi aparat desa, anggota BPD, pendamping desa dan pendamping PKH tidak dibolehkan merangkap jabatan sesuai peraturan profesi masing-masing. “Misalnya di undang-undang desa pasal 51 dan 61 itu melarang aparat desa dan anggota BPD merangkap jabatan. Jadi bukan di PKPU yang melarang, tetapi di peraturan (profesi) mereka,” terangnya, kemarin.

Soal itu, KPU akan berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Muna dan Dinas Sosial untuk meminta data nama-nama perangkat desa, anggota BPD, pendamping desa dan pendamping PKH. KPU akan menerapkan asas prioritas bagi pendaftar diluar profesi tersebut. “Tetapi nanti setelah perangkingan 10 besar. Prioritas akan diberikan pada yang non perangkat dan pendamping. Pertimbangannya efektifitas kerja,” ujarnya.

Laman: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy