Ada Kemiripan Modus Dugaan Korupsi Asabri dan Jiwasraya – Kendari Pos
Nasional

Ada Kemiripan Modus Dugaan Korupsi Asabri dan Jiwasraya

KENDARIPOS.CO.ID — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mencium adanya kemiripan antara korupsi PT Asabri (Persero) dengan PT Asuransi Jiwasraya. Bahkan terindikasi pula, ada beberapa pelakunya yang sama dalam dua kasus tersebut. “Modus operandinya sama (dengan Jiwasraya). Akan mungkin ada beberapa orangnya yang sama tapi nantilah, yang penting itu akan dibongkar. Karena itu melukai hati kita semua,” kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (13/1).

Mahfud saat ini masih fokus mengumpulkan informasi terkait dugaan korupsi di Asabri. Selanjutnya jalur hukum akan ditempuh sesuai dengan UU yang berlaku. “Sekarang sedang divalidasi oleh suatu institusi lain, BPK yang minta, karena polanya sama dengan Jiwasraya,” imbuhnya.
Di sisi lain, pekan ini Mahfud berencana memanggil Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani guna membahas hal ini. “Minggu ini. Jadi kita akan panggil dan kemudian akan jalan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mahfud MD mencium adanya dugaan mega korupsi di perusahaan asuransi negara PT Asabri (Persero). Diperkirakan kerugian negara bahkan lebih dari Rp 10 triliun. Asabri merupakan asuransi negara yang diperuntukan bagi pensiunan TNI-Polri dengan pangkat rendah. Menurut Mahfud, pada masa ia menjabat Menteri Pertahanan pernah terjadi korupsi juga di Asabri. Namun nilainya kecil.

Mahfud MD

Ia pun heran sekarang kembali terdengar adanya dugaan korupsi. Bahkan dengan bilai yang sangat fantastis. Oleh karena itu, Mahfud akan memanggil Menteri terkait guna mencari duduk perkaranya. Kasus mega korupsi baru, yang berada dalam tubuh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) menjadi perbincangan publik. Bahkan diduga kasus tersebut membuat negara rugi mencapai di atas Rp 10 triliun.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo membenarkan terdapat kerugian negara di kasus Asabri. Ia pun masih menunggu panggilan Menko Polhukam, Mahfud MD untuk membahas kasus tersebut lebih lanjut. “Asabri kita tunggu panggilan dari Pak Menko Polhukam, kita sudah lihat (kasusnya). Memang ya seperti yang disampaikan itu, ada kerugian di portofolio sisi sahamnya,” tuturnya di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (13/1).

Saat ini pihaknya juga tengah mengkaji apakah benar kerugian negara mencapai Rp 10 triliun. Pasalnya, nilai saham terus bergerak. “Iya ini sedang kita kaji, sedang kita lihat karena kan nilainya bergerak terus. Tapi memang ada penurunan nilai disisi sahamnya, reksadana,” katanya.
Ia pun menyebutkan kasus itu terjadi karena Asabri bermain pada saham-saham gorengan. “Ya itu nama-nama yang sudah beredar itulah nama-nama sahamnya, kan sudah pada tahu juga,” kata dia.

Terkait penyelesaian kasus, Tiko panggilan akrabnya mengatakan bahwa opsi untuk membenahi perseroan belum ada. Nantinya, penyelesaian kasus pun akan berbeda dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). “Wah belum tahu (opsi), baru mau kita teliti dulu kejadiannya seperti apa dan lossnya (kerugian) seperti apa. Kalau opsi Asabri belum ada opsi. Kalau Asabri kan asuransi sosial pasti penyelesaiannya beda dengan Jiwasraya, lain. Nanti kita lihat dengan Pak Menkopolhukam,” tutup dia.

Sebagai informasi, saham-saham yang dimasuki Asabri, salah satunya adalah PT Trada Alam Mineral Tbk (TRAM), PT SMR Utama Tbk (SMRU), PT Inti Agro Resources Tbk (IIKP), PT Hanson International Tbk (MYRX), PT Eurika Prima Jakarta Tbk (LCGP), PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan korupsi yang terjadi di perusahaan asuransi negara PT Asabri (Persero). Hal ini menindaklanjuti pernyataan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

“Kita harus komunikasi dengan BPK RI dulu. BPK RI yang mengetahui terkait dengan hasil audit,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dikonfirmasi, Senin (13/1). Jenderal bintang tiga ini menyebut, KPK harus mendengar terlebih dahulu pernyataan dari BPK. Nantinya, BPK akan menyampaikan data terkait audit dugaan korupsi di PT Asabri. “Jadi kita harus dengar pemaparan dari pihak BPK RI. Tapi prinsipnya KPK bekerja,” jelas Firli. (jpg)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy