Politik Uang Momok Demokrasi : Bawaslu Belum Bisa Berbuat Banyak – Kendari Pos
Politik

Politik Uang Momok Demokrasi : Bawaslu Belum Bisa Berbuat Banyak

KENDARIPOS.CO.ID — Tak lama lagi, Indonesia akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 270 daerah. Khusus di Sulawesi Tenggara (Sultra), ada tujuh daerah bakal ikut pesta demokrasi. Yakni, Pilkada Muna, Butur, Konkep, Koltim, Konut, Wakatobi, dan Konsel. Salah satu persoalan yang masih menjadi momok setiap perhelatan pesta demokrasi adalah politik uang.

Praktik ‘menyuap” pemilih dengan iming-iming sejumlah uang atau barang ini masih sulit diberangus. Menjadi momok setiap momen pilkada. Kendati begitu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra komitmen menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Guna memastikan pesta demokrasi berjalan demokratis. Politik uang menjadi salah satu yang sangat diwaspadai. Pasalnya, praktik tak etis ini selalu menghiasi pesta demokrasi dalam satu dekade terakhir.

Pakar Komunikasi Politik Sultra, Dr Muh. Najib Husain mengatakan, praktik politik uang telah menggurita pada semua level pemilihan. Bahkan level terbawah. Mulai dari pemilihan presiden hingga kepala desa. Politik uang seolah menjadi “barang” yang wajib ada dalam setiap kontestasi. “Sayangnya, Bawaslu yang diharapkan dapat menegakkan keadilan pemilu belum mampu berbuat banyak,” kata Najib Husain, kemarin. Hal tersebut, kata dia, bisa dimaklumi mengingat rumitnya masalah politik uang itu sendiri.

Pragmatisme yang dipupuk dinilai menjadi penyebab makin berakarnya politik uang. Mulai dari para kontestan yang lebih percaya pada kekuatan uang dibanding kualitas diri. Partai politik yang menjadikan kemampuan logistik sebagai indikator penilaian tertinggi dalam pemberian rekomendasi, karena minimnya dana parpol yang dimiliki.

Keterlibatan pemodal dalam penentuan pemimpin masa depan yang kelak berkaitan erat dengan kepentingan usaha mereka, hingga keterbatasan sumber daya Bawaslu dalam mencegah dan menindak para pelaku. Kondisi tersebut diperparah dengan rendahnya tingkat edukasi politik masyarakat. “Politik uang adalah masalah yang sangat kompleks. Sulit diberantas karena melibatkan banyak kepentingan,” argumennya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sultra, Hamiruddin Udu, mengimbau agar jajarannya melaksanakan tanggung jawab dengan penuh dedikasi serta mampu menegakkan keadilan. Keadilan kadang sulit dilihat fisiknya. Namun, masyarakat bisa merasakan saat penyelenggara berlaku tidak adil. “Makanya, saya minta semua Bawaslu kabupateb/kota beserta jajaran bekerja kebih keras lagi,” ujarnya.

Hamiruddin mengakui, sumber daya Bawaslu terbatas, makanya ia berharap seluruh lapisan masyarakat mau membantu kerja-kerja Bawaslu sebagaimana slogannya “Bersama Rakyat Awasi Pemilu”. Koordinasi semaksimal mungkin dengan semua pihak harus terbangun. “Ajak aktor lokal yang juga menginginkan terselenggaranya Pilkada yang demokratis. Kerja sama harus terbangun,” harapnya.

Dari hasil evaluasi Pemilu 2019, kata dia, masifnya politik uang masih menjadi tantangan berat karena sangat sulit ditemukan apalagi ditindak. Selain itu, pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) juga marak terjadi. Karenanya, Bawaslu diminta mengidentifikasi dua potensi kecurangan tersebut sejak dini. Terlebih, kata dia, semua petahana pada tujuh daerah diketahui akan tampil kembali. Kekhawatiran akan pemanfaatan fasilitas pemerintah dan penggerakkan ASN serta aparatur desa secara terstruktur menjadi sangat beralasan.
“Potensi terjadinya pelanggaran ASN dan politik uang di Pilkada sangat tinggi. Jika Pemilu 2019 ada 89 kasus, di Pilkada 2018, jumlahnya jauh lebih banyak yakni 284 kasus. Kami menduga ada keterkaitan dengan penentuan jabatan tertentu. Makanya, saya minta ini diawasi,” beber doktor lulusan Universitas Udayana Bali ini. (b/uli)

Laman: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy