Penambangan PT.WIN di Konsel : 30 Hektare Belum Direklamasi, Diduga Langgar Amdal – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Penambangan PT.WIN di Konsel : 30 Hektare Belum Direklamasi, Diduga Langgar Amdal

Komisi III DPRD Sultra meninjau langsung aktivitas pertambangan PT.WIN di Konawe Selatan. Aktivitas PT.WIN pernah mencuat lantaran melakukan penambangan di sekitar SDN 12 Torobulu, awal Agustus lalu. Tampak anggota Komisi III, Aksan Jaya Putra (kanan) disela-sela diskusi dengan manajemen PT.WIN, Rabu (18/12).


KENDARIPOS.CO.ID — Komisi III DPRD Sultra mendadak blusukan memeriksa aktivitas pertambangan ore nikel di Kolaka dan Konawe Selatan (Konsel). Setelah meninjau PT.Wijaya Inti Lestari (PT WIL) di Desa Babarina, Kabupaten Kolaka, Sabtu (14/12). Komisi III membidik PT.Wijaya Inti Nusantara (WIN) di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Konsel. Aspirasi masyarakat terkait aktivitas PT.WIN yang meresahkan menjadi alasan Komisi III “turun gunung”.

Sekira pukul 09.00 wita, Rabu (18/12) kemarin, Komisi III DPRD Sultra, Suwandi Andi, Aksan Jaya Putra, Sudirman, Yudianto Mahardika, Aksar Achmad, Kasriadi dan Suleha Sanusi meluncur ke Konsel. Beberapa wartawan di bawa serta.

Tiba di Konsel, anggota dewan langsung menuju ke kantor PT WIN lalu bersama pihak perusahaan meninjau lokasi penambangan PT.WIN. Letaknya persis di belakang SDN 12 Torobulu. Butuh sekira 1 menit untuk mencapai SDN 12 Torobulu.

Anggota Komisi III lalu bergerak ke jetty pelabuhan khusus yang berjarak sekira 5 kilometer. Kepala Teknik Tambang (KTT) PT.WIN Iwan mengakui pihaknya belum melakukan reklamasi lahan bekas penambangan. Dari 30 hektare lokasi penambangan, belum seinci pun yang direklamasi. “30 hektare semua yang sudah dikelola. Masih dalam tahap penataan lahan,” ujar Iwan kepada Kendari Pos saat ditemui, Rabu kemarin.

Iwan menuturkan, jetty yang digunakan adalah peninggalan PT.Billy. Luas lahan PT.WIN sekira 1.931 hektare. “Sekarang sudah beralih ke PT.WIN sejak tahun 2019,” ungkapnya.

Iwan mengaku PT.WIN baru beraktivitas tahun 2019 meski sudah ada sejak tahun 2017. Selama 2019, sudah
30 kali pengapalan dengan jumlah bervariasi. “Ada yang muatan 10,8 metrik ton dan 6 ribu metrik ton,” ungkapnya.

Sebelumnya, anggota Komisi III bertemu pihak SDN 12 Torobulu. Dalam diskusi ringan terungkap bahwa aktivitas diarea sekolah merupakan permintaan warga dan pihak sekolah. “Itu atas permintaan dari pihak sekolah. Dan untuk aktivitas pun dilakukan usai jam belajar mengajar dilakukan. Tidak hanya itu, permintaan warga untuk membuat tanggul pun sudah kami penuhi,” tutur Hidayat, salah seorang manager di PT.WIN kepada anggota DPRD Sultra dan wartawan.

Wakil Kepala SDN 12 Torobulu, Nur Aidah membenarkan pengakuan Hidayat. Nur Aidah mengaku pengerukan bukit di belakang sekolah adalah permintaannya. Memang keputusannya itu menuai penolakan namun ia yakin akan berdampak baik bagi sekolah.

“Dulu, bukitnya sangat tinggi. Lalu, saya minta diratakan sekaligus sebagai perluasan halaman belakang sekolah juga. Saya meminta area sekolah di pagar dan saat ini murid-murid lebih leluasa bermain di belakang sekolah. Sebelumnya mereka tidak berani karena takut tergelincir. Kedepan kita meminta perusahaan memberi bantuan sarana bermain anak,” ungkap Nur Aidah.

Salah seorang guru seketika menyelutuk bahwa aktivitas PT. WIN saat itu memang sangat mengganggu proses belajar mengajar. “Dulu waktu beroperasi kami sangat terganggu. Sekarang sudah tidak lagi, karena sudah selesai,” ujarnya sembari meminta namanya tidak ditulis.

Mendengar penjelasan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Sultra Suwandi Andi menegaskan bahwa, aspirasi terkait gangguan atas aktivitas diarea sekolah sudah clear. “Jelas, ini juga permintaan sekolah, karena kita dengar sendiri pengakuan dari pihak sekolah,” tuturnya.

Ketua Komisi III DPRD Sultra, Suwandi Andi mengungkapkan aspirasi masyarakat sebagian besar sudah terjawab bahwa aktivitas pertambangan diarea sekolah dan permukiman tidak ada masalah. “Apa yang sudah dilakukan mulai dari CSR hingga fasilitas lainnya kami melihat perusahaan sangat akomodatif. Kami sampaikan ke perusahaan agar memperhatikan aspek lingkungan,” ujarnya, kemarin. Kendati begitu, Komisi III masih akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) untuk menuntaskan aspirasi masyarakat.

Anggota Komisi III Aksan Jaya Putra mengungkapkan, agar PT.WIN tetap berpegang pada aturan yang ada tanpa melupakan kewajiban ke negara, daerah dan masyarakat sekitar yang terkena dampak. “Termasuk kewajiban reklamasi,” ujar Aksan.

Laman: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy