Mega Proyek Gubernur Terancam Kandas, Pinjaman Pemprov Rp.1,2 Triliun di “Gugat” Sebagian Anggota Dewan – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Mega Proyek Gubernur Terancam Kandas, Pinjaman Pemprov Rp.1,2 Triliun di “Gugat” Sebagian Anggota Dewan

KENDARIPOS.CO.ID — Ambisi Gubernur Sultra, Ali Mazi untuk merealisasikan tiga mega proyeknya terancam kandas ditengah jalan. Legal standing biaya pembangunan mega proyek sebesar Rp.1,2 triliun sedang di “gugat” sebagian anggota DPRD Sultra. Puluhan anggota DPRD Sultra menuntut agar hasil paripurna DPRD periode 2014-2019 yang menyetujui pinjaman daerah dibatalkan. Ketua Komisi IV DPRD Sultra Frebi Rifai mengungkapkan atas nama anggota DPRD lainnya, dia meminta agar pinjaman Pemprov Sultra sebesar Rp.1,2 triliun kepada PT.Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) ditinjau ulang. “Kita meminta kepada pimpinan DPRD untuk menggelar paripurna pencabutan persetujuan pinjaman Rp.1,2 triliun yang sudah disetujui aggota DPRD periode sebelumnya,” ujarnya di gedung DPRD Sultra, kepada Kendari Pos.

Hasil paripurna DPRD Sultra yang dituangkan dalam SK Nomor 11 Tahun 2019 yang menyetujui permohonan Gubernur Sultra No 620/4922 tanggal 27 Agustus 2019 tentang pinjaman dalam periode 5 tahun (skema multiyears) atau pinjaman jangka menengah. Menurut Frebi Rifai, keputusan DPRD Sultra periode 2014-2019 itu melanggar pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah.
Pasal 2 menyebutkan kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan gubernur, bupati, atau walikota yang bersangkutan.

“Nah, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra hingga 2023. Pinjaman daerah harus dilunasi sesuai masa jabatan itu. Berdasarkan nilai rasio kemampuan keuangan daerah, Pemprov hanya bisa melunasi bunga pinjaman pada tahun 2021–2022. Tepat diakhir masa jabatan gubernur tahun 2023, Pemprov hanya bisa melunasi hutang sebesar Rp.400 miliar. Selebihnya atau sekira Rp.800 miliar menjadi utang bagi gubernur selanjutnya,” jelas Frebi Rifai. “Atas dasar itu, kita minta pimpinan DPRD menggelar rapat badan musyawarah dengan agenda pembatalan atau pencabutan izin pinjaman pemerintah daerah. Lalu, hasil paripurna itu kita serahkan kepada Kemendagri,” sambung Frebi.

Merujuk analisis itu, tidak menutup kemungkinan pembangunan RS Jantung, perpustakaan modern dan jalan wisata Kendari-Toronipa akan kandas apabila seluruh anggota DPRD Sultra periode 2019-2024 setuju mencabut SK DPRD Sultra periode 2014-2019. “Kita hanya ingin pinjaman ini tidak menyalahi regulasi, itu saja intinya. Selanjutnya jika ingin tetap meminjam maka silakan ajukan permohonan ulang lalu kami bahas kembali agar tidak melanggar ketentuan yang ada,” tegas Frebi.

Frebi mengaku telah mendapatkan dukungan sebanyak 20 orang anggota dari lintas fraksi yang ada di DPRD Sultra. “Yang bertandatangan sudah ada 20 orang. Dan ini sudah kita serahkan juga kepada pimpinan termasuk dasar kita menginginkan agar kebijakan pinjaman dapat dicabut,” paparnya. Wakil Ketua DPRD Sultra, Nursalam Lada mengaku sudah menerima perwakilan anggota DPRD yang mendorong pencabutan izin pinjaman daerah. Nursalam belum dapat berkomentar banyak. “Untuk saat ini baru saya terima dan belum baca keseluruhan keinginan teman-teman. Terkait keinginan pembatalan itu akan kita bahas terlebih dahulu. Kita akan kaji seperti apa pelanggaran yang dimaksud tadi,” tuturnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Sultra La Ode Tariala menepis semua anggapan rekan-rekannya yang menginginkan pencabutan izin pinjaman tersebut. Menurutnya, pinjaman itu tidak ada yang salah dan telah melalui semua proses sesuai ketentuan perundang-undangan. “Izin pinjaman itu tentu sudah dikaji. Tidak hanya oleh Pemprov dan DPRD Sultra priode sebelumnya, tapi Kemendagri dan Kementerian Keuangan telah mengkajinya. Dengan disetujuinya pinjaman tersebut, maka sudah clear,” ujarnya.

Tariala menjelaskan pinjaman Pemprov Sultra itu berjangka panjang. Dan landasan hukumnya pun sudah jelas ada di Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2018 tentang pinjaman daerah. “Jadi yang teman-teman maksud itu pinjaman menengah dengan jangka pengembaliannya tidak boleh melebihi masa jabatan kepala daerah. Sedangkan pinjaman Pemprov Sultra adalah jenis pinjaman multiyears atau jangka panjang,” pungkasnya.

Gubernur Sultra, Ali Mazi menanggapi datar keinginan anggota DPRD mencabut persetujuan pinjaman daerah. Menurutnya, semua tahapan pinjaman daerah itu sudah dilewati sesuai amanat konstitusi. Dan itu bukan lagi hanya keinginan pemerintah, tetapi sudah menjadi kebutuhan Sultra sebab sudah disetujui rakyat melalui wakilnya di parlemen. “
Hal seperti itu saya tidak komentarlah. Kapan kita kerjanya kalau mau berdebat lagi. Sudah disahkan. Sudah jadi Perda. Kita kerja sajalah,” ujar gubernur. (yog/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy