KPK Bidik Tambang Ilegal di Kolut : Pemkab Diminta Kumpulkan Bukti – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

KPK Bidik Tambang Ilegal di Kolut : Pemkab Diminta Kumpulkan Bukti

KENDARIPOS.CO.ID — Keberingasan penambang mengeruk mineral di Bumi Patampanua, Kolaka Utara (Kolut) masuk dalam radar pantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Lembaga antirasuah itu hanya membidik penambang ilegal, baik perorangan maupun perusahaan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kolut, Taupik mengatakan dirinya diminta secara langsung oleh KPK agar Pemkab Kolut menginventarisir dan merilis laporan, fakta dan data keberadaan perusahaan-perusahaan tambang ilegal di Kolut.

Data-data itu diminta segera diserahkan ke KPK. “Pak Sekda, tolong dokumen-dokumen perusahaan tambang ilegal itu dilengkapi dan kami akan seriusi,” ucap Taupik mengutip permintaan pihak KPK saat ditemui disela-sela reses anggota Komisi VII DPR RI, Rusda Mahmud di aula kantor Kecamatan Lasusua, Selasa (24/12) malam.

Taupik menambahkan KPK menduga ada oknum atau kelompok-kelompok tertentu yang menjadi beking aksi pertambangan liar di wilayah otoritas Bupati Nur Rahman Umar tersebut.

Meski belum turun ke lapangan, Taupik memastikan segera memenuhi permintaan KPK. Taupik meminta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi kemahasiswaan yang memiliki data agar membantu Pemkab Kolut untuk melakukan inventarisir penambang ilegal.

Bupati Kolaka Utara (Kolut), Nur Rahman Umar sebenarnya sudah gerah dengan maraknya penambangan di wilayahnya. Sayangnya, kewenangan mengurus dan mengawasi tambang bukan di tangan kepala daerah di kabupaten.
Nur Rahman Umar meminta semua pihak yang terkait persoalan tambang untuk melakukan pertemuan dan membahas aktivitas tambang di Kolut.

Hj.Andi Emmi, warga Desa Tetebawo, Kecamatan Batu Putih, Kolut menunjukkan lahan yang diklaim miliknya yang diduga serobot perusahaan lalu dijadikan lahan hauling

Bupati Nur Rahman Umar mengaku pusing menghadapi polemik tambang. Hampir saban pekan, warga Kolut menggelar aksi protes di Pemkab dan DPRD yang menolak adanya pertambangan nikel. “Saya sudah menyurat ke gubernur dan meminta Dinas ESDM Sultra bertindak. Tolonglah, karena kami dan DPRD ini dituding seolah-olah membiarkan, sementara kita tahu bersama bahwa pemerintah kabupaten tidak punya kewenangan lagi (mengawasi tambang,red),” ujar Nur Rahman Umar.

Hasrat Pemkab Kolut untuk menindak para penambang ilegal terhalang oleh kewenangan yang kini ditangan pemerintah provinsi. Para penambang pun jemawa. Pemkab dipandang sebelah mata, seolah tak punya taring.

Laman: 1 2 3 4

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy