Komisi III DPRD Sultra Cek Dugaan Tambang Ilegal PT. WIL : Segera Gelar Hearing Lintas Dinas – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Komisi III DPRD Sultra Cek Dugaan Tambang Ilegal PT. WIL : Segera Gelar Hearing Lintas Dinas

Anggota Komisi III DPRD Sultra, Kasriadi (kiri), LD Tariala (dua dari kiri) dan Aksan Jaya Putra (tiga dari kiri) saat turun lapangan mengecek lokasi penambangan PT.WIL, akhir pekan lalu.

KENDARIPOS.CO.ID — Empat unit kapal tongkang milik PT Wijaya Inti Lestari (PT WIL) sempat disegel tim Mabes Polri, Rabu (13/11) lalu karena diduga menambang nikel di luar titik koordinat dan tak sesuai
IPPKH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berselang sebulan lebih, kapal itu sudah dapat melakukan pengiriman ore nikel.

Kondisi itu salah satu fakta yang ditemukan anggota Komisi III DPRD Sultra saat meninjau aktivitas penambangan PT.WIL di blok 4 Tanjung Ladongi, Desa Babarina, Kabupaten Kolaka, Sabtu (14/12).

Kunjungan tersebut untuk sebagai tindak lanjuti aspirasi masyarakat terkait adanya dugaan penambangan ilegal yang diterima Komisi III DPRD Sultra. Sepintas anggota Komisi III DPRD tak menemukan adanya aktivitas ilegal yang dituduhkan kepada PT. WIL. “Secara sepintas kita sudah lihat bersama tidak ada yang dilanggar. Namun, kita akan kembali memastikan dengan memanggil pihak terkait seperti Dinas ESDM, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan perusahaan,” ujar La Ode Tariala, anggota Komisi III DPRD Sultra saat mengecek wilayah konsesi PT.WIL di Tanjung Ladongi Desa Babarina, Sabtu (14/12).

Menurut Tariala, tiga dinas di level pemerintah provinsi itu yang berhak memastikan apakah PT.WIL salah atau tidak, termasuk dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan. IUP PT.WIL terbagi menjadi dalam blok. Blok 1 di Tanjung Baja dengan luas 65,61 hektare. Blok 2, di Tanjung Lemo-lemo seluas 12,61 hektare. Blok 3, di Tanjung Karara dengan luas 62,99 hektare. Dan blok 4, di Tanjung Ladongi dengan luas 56,45 hektare.

Dugaan penambangan secara ilegal dijawab Kepala Teknik Tambang (KTT) PT.WIL, Wahyuddin. Semua izin-izin yang dimiliki diperlihatkan. Termasuk Keputusan Kementerian Kehutanan nomor SK.815/Menhut-II/2013 soal izin pinjam pakai kawasan hutan untuk operasi produksi bijih nikel seluas 40,4 hektare.

Laman: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy