Kemendagri : PKPU Pilkada tak Bertentangan dengan UU – Kendari Pos
Politik

Kemendagri : PKPU Pilkada tak Bertentangan dengan UU

Bahtiar

KENDARIPOS.CO.ID — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang pencalonan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam PKPU tersebut, ada penambahan norma yang menggunakan frasa ‘mengutamakan’ bukan mantan terpidana kasus korupsi.

“PKPU sesuai dengan dengan peraturan dan tak bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana hasil Rapat Dengar Pendapat antara, KPU RI, Bawaslu RI, Pemerintah, dan Komisi II DPR beberapa waktu lalu,” ujar Kapuspen Kemendagri Bahtiar dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/12). PKPU Nomor 18/2019 Pasal 4 tentang persyaratan calon kepala daerah, tidak ada larangan bagi mantan terpidana korupsi. KPU menambahkan pasal tambahan yakni Pasal 3A, pada ayat 3 dan ayat 4 yang intinya dalam seleksi bakal calon kepala daerah mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi baik calon dari partai politik maupun calon perseorangan yang mendaftar.

Bahtiar menjelaskan, frasa ‘mengutamakan’ adalah norma yang hanya bersifat imbauan, bukan norma persyaratan dan tidak mengikat. Frasa ‘mengutamakan’ bukan berarti melarang calon pasangan kepala daerah memiliki latar belakang mantan narapidana korupsi untuk bisa mengikuti seleksi calon kepala daerah yang dilakukan oleh Parpol.

Laman: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy