Kabinet Tanggung Ali Mazi-Lukman : Setengah Kepala OPD Belum Definitif

“Kalau sampai akhir bulan ini tidak ada rekomendasi dari KASN, berarti harus tunggu tahun depan lagi. Soal anggaran, karena tidak ada di APBD 2020, maka kita ajukan lagi di APBD Perubahan 2020. Berarti kalau tidak sekarang, nanti diakhir tahun 2020 lagi baru bisa seleksi,” ungkap Mustari.

Padahal, lanjutnya, pasca di bukanya seleksi, sudah ada sekitar 102 pendaftar untuk mengisi 19 jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dan tinggal menunggu pengumuman kelulusan berkas administrasi. “Yang jelas kita akan konsultasi kembali ke KASN, nanti ada rekomendasi baru kita buka ulang. Saat ini kita tidak bisa mengandai-andai. Kita lihat saja bagaimana putusan yang keluar nanti,” tutupnya.

Akademisi Universitas Halu Oleo, Harjuddin, mengatakan, penunjukan kepala OPD definif sangat penting. Jabatan pelaksana tugas (Plt) tidak sama dengan pejabat definitif. Karenanya, pejabat Plt dinilai tidak akan bisa menghasilkan keputusan strategis. “Hal tersebut lagi-lagi akan berimplikasi pada pelayanan masyarakat,” ujar Harjuddin, Minggu (8/12).

Pencapaian program kerja Permprov juga tidak akan optimal. Seyogyanya, kata dia, Pemprov Sultra melakukan lelang dari jauh hari. “Penentuan jabatan itu kan melalui proses lelang. Karenanya, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Harusnya dimulai lebih dini agar pejabat definitif dapat segera ditetapkan. Apalagi OPD sebagai ujung tombak pelayanan publik. Harusnya pemerintah menaruh perhatian serius atas persoalan ini,” ujar dosen Fisip UHO itu. (rah/uli/b)

Facebooktwittermail

Laman: 1 2

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.