Eks Koruptor Menatap Pilkada 2020 : Harus Menunggu Lima Tahun Lagi – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Eks Koruptor Menatap Pilkada 2020 : Harus Menunggu Lima Tahun Lagi

KENDARIPOS.CO.ID — Mantan narapidana (napi) korupsi yang punya hasrat maju pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 sebaiknya ditahan dulu. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan eks koruptor harus menunggu selama lima tahun setelah bebas dari masa hukuman untuk melenggang ke gelanggang Pilkada.

Putusan MK itu sebagai respons atas gugatan yang diajukan ICW dan Indonesian Corruption Watch (ICW) bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pasal itu menyatakan, syarat calon kepala daerah yakni tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana yang telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.

Pasal itu dinilai membuka kesempatan mantan terpidana, khususnya dalam kasus korupsi bisa langsung mencalonkan diri menjadi kepala daerah setelah mengumumkan rekam jejaknya kepada publik.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Abdul Natsir Muthalib membenarkan informasi tersebut. “Putusan MK bersifat final dan mengikat. KPU RI akan menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan KPU (PKPU). Apakah dalam bentuk perubahan atas PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang syarat pencalonan atau produk hukum lainnya,” ujar Abdul Natsir, Rabu (11/12).

Lanjut dia, mantan terpidana kasus korupsi hanya bisa mencalonkan diri apabila telah melewati jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, terbuka mengenai latar belakang dan jati dirinya sebagai mantan terpidana, serta bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Mengenai masa jeda, kata dia, akan diukur melalui surat keterangan dari rumah tahanan (Rutan) atau lembaga pemasyarakatan (Lapas) di mana yang berangkutan ditahan. Untuk mengetahui bahwa mantan terpidana tidak pernah melakukan kejahatan berulang dapat dilihat dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Laman: 1 2 3

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy