Anggota Komisi II DPR RI Hugua (kanan) dan Ketum PHK2I Titi Purwaningsih.

KENDARIPOS.CO.ID — Anggota Komisi II DPR RI Hugua memastikan hanya honorer K2 yang akan diatur mekanisme pengangkatannya sebagai PNS di revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara). Honorer di luar K2, tidak akan jadi prioritas karena sudah ada larangan perekrutan tenaga honorer, seperti diatur dalam PP 48 tahun 2005 jo PP 43/2007. “Revisi UU ASN hanya khusus untuk honorer K2. Yang di luar itu, urusannya lain lagi,” kata Hugua, Senin (9/12).

Politikus PDIP ini menambahkan, hanya honorer K1 dan K2 yang keberadaannya punya dasar hukum. Honorer yang direkrut di atas 2005 adalah bertentangan dengan aturan pemerintah.
“Kalau yang di luar honorer K1 dan K2 kan bertentangan dengan aturan. Fokus kami ke honorer K1 dan K2 saja,” tegas anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara (Sultra) ini.

Dia kembali menyatakan, masalah honorer K2 belum terselesaikan hingga saat ini imbas berlakunya UU ASN pada 2014. Andai UU ASN belum ditetapkan pada 2014, honorer K2 sudah jadi PNS semuanya.

Laman: 1 2 3