Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) Raha menyerahkan petikan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) senilai Rp.732 miliar kepada Pemkab Muna dan Muna Barat (Mubar). Penyerahan DIPA tahun 2020 sedikit lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Hal itu dimaksudkan agar realisasi anggaran juga lebih cepat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Penyerahan petikan DIPA digelar di KPPN Raha dan dihadiri Wakil Bupati Muna, Malik Ditu, Wakil Bupati Mubar, Achmad Lamani dan perwakilan satuan kerja (Satker), Kamis (5/12).

Kepala KPPN Raha, Ma’ruf menerangkan DIPA tersebut akan dikelola 35 satker kementerian dan lembaga dengan nilai Rp.244 miliar. DIPA terbesar terdapat pada Satker Polres Muna senilai Rp.62 miliar dan kantor Kementerian Agama Kab. Muna senilai Rp. 32 miliar.

Lalu, dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp.282 miliar Jatah DAK fisik tahun 2020 paling besar diperoleh Kabupaten Muna dengan Rp.193,9 miliar dan Kab. Muna Barat hanya kebagian Rp.88,r miliar. Adapun DIPA Dana Desa (DD) sebesar Rp.205 miliar.

Untuk Dana Desa, Muna mendapat Rp.125,5 miliar dan Muna Barat sebesar Rp.80,3 miliar. “Khusus DAK fisik dan DD itu merupakan wujud nyata upaya pusat untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah,” ujar Kepala KPPN Raha, Ma’ruf, kemarin.

Ia melanjutkan, sebenarnya jumlah DIPA yang dikelola Kabupaten Muna dan Mubar tahun 2020 turun 2,11 persen dari tahun 2019 sebesar Rp748 miliar. Penurunan tersebut terjadi akibat berkurangnya anggaran belanja infrastruktur Bandara Sugimanuru dari sebelumnya Rp.50 miliar, kini tersisa Rp.18,6 miliar untuk 2020 . Hal itu berkenaan dengan proyek pembangunan ruang tunggu bandara telah tuntas dikerjakan dan tinggal menyisahkan pelataran parkir. “Tetapi tidak menutup kemungkinan dipertengahan tahun akan berubah. Bisa bertambah atau justru berkurang karena perubahan kebijakan pusat,” jelasnya.

Laman: 1 2 3