Berantas Korupsi, Media Massa dan Masyarakat Harus Dilibatkan – Kendari Pos
Nasional

Berantas Korupsi, Media Massa dan Masyarakat Harus Dilibatkan

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember 2019 kemarin, sejatinya menjadi momentum “pamer” prestasi bagi aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi. Pegiat Anti Korupsi Sultra, Dr. Hariman Satria melihat belum ada prestasi lembaga penegak hukum di Sultra yang patut dibanggakan dalam hal penanganan kasus korupsi.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UMK), Dr Hariman Satria menilai kinerja lembaga sekaliber Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra pun dalam beberapa tahun terakhir cenderung stagnan, bahkan cenderung mengalami kemunduran. Banyaknya daftar kasus mandek, tunggakan pajak yang “menggunung”, eksekusi terdakwa yang terkesan lambat, serta berbagai persoalan lainnya, seolah menambah daftar hitam dalam catatan kinerja lembaga penegak hukum itu.

Hariman Satria mengurai sejumlah indikator yang bisa menjadi bukti lemahnya penanganan kasus korupsi oleh Kejati Sultra. Pertama, Kejati Sultra dinilai kurang transparan kepada publik. Sampai hari ini, Kejati Sultra tidak pernah merilis data secara komprehensif tentang jumlah kasus korupsi yang ditangani dalam setahun, jumlah laporan yang masuk, jumlah laporan yang terverifikasi sebagai tindak pidana korupsi, serta jumlah kasus yang dituntut ke pengadilan. “Sampai hari ini, hal itu tidak pernah kita temukan. Akibatnya, masyarakat dan akademisi tidak bisa berpartisipasi membantu penegak hukum
memberantas korupsi,” ujar Hariman kepada Kendari Pos, kemarin.

Indikator kedua, lambatnya eksekusi terhadap terdakwa. Butuh waktu bertahun-tahun bagi kejaksaan untuk mengeksekusi mantan Bupati Kolaka Buhari Matta dan Atto Sakmiwata Sampetoding dalam perkara penjualan nikel kadar rendah. Itu menjadi bukti ketidakseriusan Kejati Sultra dalam menjalankan fungsinya.

Padahal, kejaksaan dilengkapi alat yang memadai berupa Undang-undang (UU) Kejaksaan Tahun 2004, UU Anti Korupsi Tahun 1999, KUHAP Nomor 8 Tahun 1981, ditambah peraturan-peraturan lain dari internal kejaksaan. Selain itu, jaksa memiliki intelijen, struktur kelembagaan, bisa bekerjasama dengan Polda dan Mabes Polri untuk mengecek di mana keberadaan tersangka yang melarikan diri.

Laman: 1 2 3 4

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy