Bebas, Umar Samiun Banjir Ucapan Selamat – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Bebas, Umar Samiun Banjir Ucapan Selamat

KENDARIPOS.CO.ID — Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan mantan Bupati Buton, Samsu Umar Abdul Samiun dikabulkan hakim Mahkamah Agung (MK). Itu berarti Umar Samiun dinyatakan bebas. Diterimanya PK tersebut, maka masa tahanan dipotong sebanyak satu tahun. Proses kebebasan pun kini menunggu petikan putusan PK tersebut. Kuasa hukum Umar Samiun, Dian Farizka membenarkan terkait putusan PK tersebut. “Benar. Saat ini tinggal mengurus administrasinya saja kemudian kita akan proses pembebasannya di Lembaga Pemasyarakatan Suka Miskin Bandung,” tuturnya saat dihubungi Kendari Pos, Kamis (12/12).

Sementara itu, Umar Samiun membenarkan dirinya diputus bebas. Umar juga mengapresiasi dukungan masyarakat selama ini kepadanya. “Terima kasih. Mohon doanya ya,” ujarnya kepada Kendari Pos melalui pesan singkat WhatsApp. Rasa gembira dan syukur ditunjukan Umar Samiun melalui unggahan di akun facebooknya. “Terimakasih yang Rab.Akhirnya Engkau mengijabahkan doa-doa kami. Engkau yang membawa aku di sini dan Engkau juga yang mengembalikan aku di daerah yang aku cintai dengan segenap jiwa dan ragaku. Allahu Akbar,” tulis Umar Samiun.

Status Umar Samiun dibanjiri ucapan selamat. Seluruh keluarga, kerabat juga kolega mengucapkan selamat atas PK Umar diterima MA. “Welcome home Paman Soma,” tulis salah satu kerabat dekat sang mantan bupati, Hariman Kaimuddin. Sebelumnya, Umar Samiun divonis 3 tahun 9 bulan penjara dan denda Rp.150 juta subsider 3 bulan. Samsu dinyatakan terbukti menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar pada pengadilan tingkat pertama, PN Jakarta Pusat, terkait perkara sengketa Pilkada Kabupaten Buton pada 2011.

Umar Samiun terbukti melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Umar Samiun menilai hakim keliru menerapkan pasal. Menurutnya pasal yang harusnya dikenakan adalah pasal 13 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Pasal 13 itu menyebutkan setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp 150 juta.

Sedangkan Pasal 6 ayat 1 berbunyi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000 dan paling banyak Rp 750.000.000 setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Atas kekeliruan penerapan pasal itu menjadi dasar Umar Samiun mengajukan PK terhadap kasus yang menimpanya. Dakwaan berdasarkan bukti pasal 13, bukan pasal 6. Dan atas PK tersebut hakim pun mengabulkan permintaan tersebut. (yog/c)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy