KENDARIPOS.CO.ID — Praktik politik uang dalam setiap gelaran pesta demokrasi di Indonesia sudah sangat meresahkan. Meski marak terjadi, pelaku-pelakunya sulit ditindak. Padahal, politik uang menjadi akar penyebab terjadinya kejahatan korupsi. Pengamat Komunikasi Politik Sulawesi Tenggara (Sultra), Muh. Najib Husain menyebut, minimnya anggaran operasional Partai Politik (Parpol) merupakan salah satu sumber praktik politik uang.

“Biaya operasional partai cukup besar. Sementara alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama ini terlalu kecil dan belum bisa mengakomodasi kebutuhan internal partai,” pendapat Najib Husain. Karenanya, kata dia, diperlukan penambahan anggaran untuk mendukung kegiatan Parpol. Apalagi Parpol memiliki peran penting sebagai salah satu pilar demokrasi yang bertugas memberikan edukasi politik pada publik.

Dengan pendanaan yang memadai, diyakini Parpol bisa menjalankan fungsinya secara maksimal. Dana tersebut tidak hanya berguna untuk memenangkan pemilihan umum (Pemilu), melainkan juga untuk berfungsinya roda organisasi partai. Baik untuk kegiatan operasional maupun pendidikan kader. Selain itu, tidak ada lagi alasan bagi Parpol untuk mencari sumber pendanaan dari cara-cara yang tidak tepat seperti menerapkan mahar politik. Sebab, mahalnya biaya berdemokrasi telah mendorong partai berlomba-lomba untuk mencari dana politik dengan berebut posisi-posisi strategis di pemerintahan dan mencari sponsor tak jelas.

Pembiayaan Parpol oleh negara secara signifikan juga dinilai penting untuk membatasi dominasi individu-individu pemilik uang dalam kepemilikan Parpol. Idealnya, kata Najib, Parpol yang sehat sepenuhnya dimiliki para anggota dan dipimpin secara demokratis. “Namun, penting bagi Parpol untuk meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pemerintah juga harus melakukan evaluasi komprehensif terhadap kinerja Parpol,” imbuhnya. (b/uli)