Yudikatif Mesti Tangani Sengketa Pemilu – Kendari Pos
Politik

Yudikatif Mesti Tangani Sengketa Pemilu

Hidayatullah, SH

KENDARIPOS.CO.ID — Penanganan sengketa pemilihan umum (Pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada) mestinya menjadi wewenang lembaga yudikatif. Hal itu ditegaskan Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Hidayatullah, SH. Ia menyebut, sengketa antara peserta dengan peserta atau peserta dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana tertuang dalam pasal 142 peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) nomor 4 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, selama ini selalu diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Ketika sengketa disidangkan, Bawaslu yang semula berperan sebagai pengawas, menjelma menjadi hakim. Dalam proses persidangannya, Bawaslu yang notabene bukan lembaga peradilan justru menggunakan model hukum acara peradilan. Di sinilah letak kekeliruannya menurut Hidayatullah.
“Ini kan ajudikasi, bukan peradilan. Dia (Bawaslu) dipanggil “Yang Mulia” dan menjadi tidak setara dengan penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Apalagi, mereka tidak punya ilmu dan keterampilan di bidang hukum acara. Orang hukum pun belum tentu bisa menjadi hakim,” ujar Hidayatullah, kemarin. Persoalan tersebut, lanjut dia, mengharuskan segera dibentuknya lembaga peradilan khusus Pemilu maupun Pilkada. Alasan lainnya, pelanggaran terhadap kebijakan-kebijakan KPU dianggapnya tidak tepat jika harus diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Bawaslu. Wewenang KPU adalah terkait kebijakan-kebijakan publik, bukan kebijakan perdata.

Laman: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy