Pemprov Sultra mewajibkan setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk memiliki program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Rencana Kegiatan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tersebut akan ditolak bila tidak memberdayakan masyarakat lokal. Ketegasan itu disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya (ESDM) Provinsi Sultra, Dr.Buhardiman saat sosialisasi cetak biru PPM dan kegiataan pengusahaan pengembangan mineral dan batu bara di Claro Hotel Kendari, Rabu (27/11). Kegiatan itu dihadiri oleh lebih 150 perusahaan.

“Hari ini kita sudah finalkan. Semua pemegang IUP, saat menyerahkan RKAB 2020 itu sudah harus dilengkapi dengan kisi-kisi PPM, dan itu akan kita pertanyakan saat persentase RKAB nanti. Kalau tidak ada, kami anggap tidak lengkap dokumennya,” jelasnya. Katanya, batas penyerahaan RKAB itu adalah awal Desember. Sebab sebelum peralihan tahun, urusan RKAB sudah harus tuntas. Sehingga, ia mengimbau para pemegang IUP untuk tidak ‘bandel’ lagi dengan urusan kelengkapan dokumen.

Plt. Kepala ESDM Sultra, Dr.Buhardiman (dua kiri) saat sosialisasi cetak biru PPM dan kegiataan pengusahaan pengembangan mineral dan batu bara di Claro Hotel Kendari.

“Dinas ESDM itu satu minggu paling sedikit ada 4 kali aksi unjuk rasa. Mempertanyakan dokumen perusahaan yang dianggap tidak lengkap. Tahun depan, ini harus kita benahi. Makanya kita mulai dari RKAB ini, selanjutnya kita bahas piutang, royalti dan lainnya,” paparnya. Soal peserta di setiap kegiatan terkait tambang yang hanya seperdua dari pemilik IUP di Sultra, Buhardiman mengaku itu juga salah satu fakta bahwa masih banyak pengusaha yang tak peduli. “Dari 393 IUP yang ada, yang mematuhi seluruh kaidah pertambangan dengan baik itu sekitar 70-an. Yang lain masih enggan. Tapi tahun ini, kita komitmen, lebih greget lagi untuk membuat mereka taat,” terangnya. (lyn/b)

1 Komentar

  1. Libatkan Kabupaten SekiraNya dilakukan Sosialisasi

Comments are closed.