Pilkada tak Langsung Bukan Solusi

Selama ini, kata Hariman, banyak kepala daerah yang terjebak dalam proses demokrasi yang tidak sehat dan over high cost (biaya yang terlalu tinggi). Mereka mengeluarkan banyak uang, mulai dari pencalonan, kampanye, pemilihan, hingga sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketika terpilih, yang dipikirkan pertama kali yakni bagaimana mengembalikan modal. “Sehingga terjadi politik pragmatis, korupsi kebijakan publik, korupsi pengadaan barang dan jasa, macam-macam pokoknya. Penyakitnya bukan terletak ada mekanisme Pilkasa. Ini tidak relevan. Kita bicara soal tabiat, soal mental,” terangnya.
Solusinya, terang dosen di Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) ini, perlu perbaikan undang-undang Parpol. Menyehatkan demokrasi harus dilkukan dengan perbaikan Parpol secara substantif. Bagaimana menempatkan partai menjadi organ yang sehat dan mampu bertanggung jawab kepada masyarakat dan negara. Dalam konteks ini, Parpol harus berperan memberikan edukasi kepada masyarakat. Mesti ada tindakan hukum yang tegas kepada Parpol jika terbukti melakukan tindak kejahatan, misalnya terlibat kasus korupsi. Tidak boleh lagi ada Parpol sakit. Dari aspek pengawasan, independensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus didorong. Sentra penegak hukum terpadu (Gakkumdu) sebagai penegak hukum tindak pidana Pemilu juga harus dimaksimalkan fungsinya. Termasuk penegak hukum mandiri seperti polisi, pengadilan, kejaksaan, tidak boleh terjebak politik praktis. (b/uli)

Facebooktwittermail

Laman: 1 2 3

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.