Pilkada tak Langsung Bukan Solusi

Menurut Akademisi Universitas Halu Oleo (UHO) ini, persoalan biaya Pilkada yang mahal, pendidikan politik yang belum maksimal, fungsi partai politik (Parpol) dalam kaderisasi yang lemah, serta konflik horizontal, tidak harus diselesaikan melalui perubahan mekanisme Pilkada. Kemungkinan praktik pembelian suara di DPR masih terbuka lebar. “Bicara politik uang, sama saja. Hanya akan terjadi peralihan transaksi,” katanya.
Terpisah, pegiat Anti Korupsi Sultra, Hariman Satria menyebut, pengalaman telah membuktikan bahwa praktik korupsi di Indonesia tetap terjadi, baik Pilkada dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sejak zaman orde baru, kepala daerah telah banyak melakukan kejahatan korupsi. Hanya saja, pada saat itu, penegakan hukum dimonopoli oleh pemerintah. Pengadilan tidak independen dan selalu disusupi kepentingan politik sehingga putusannya seringkali menguntungkan penguasa. “Masalahnya tidak terletak pada soal langsung atau tidak langsungnya, melainkan tabiat politik dalam berdemokrasi kita,” ujarnya, kemarin.
Sejak reformasi 1998, kata dia, demokrasi Indonesia sudah tidak sehat. Sumber penyakitnya berasal dari Parpol sebagai salah satu pilar demokrasi. Menurutnya, memindahkan Pilkada dari yang langsung ke DPR, sama saja memindahkan penyakit. Kerusakan yang akan ditimbulkan sama saja sepanjang akar masalahnya tidak diselesaikan. “Mungkin skalanya akan lebih sempit pada jajaran legislatif dan Parpol. Politik uang tidak akan merebak secara masif di masyarakat. Tapi tetap saja, hakikatnya politik uang itu kotor,” tegas Magister jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.

Laman: 1 2 3

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *