Unit Manager Communication & CSR PT Pertamina (Persero) Marketing Operational Region (MOR) VII, Hatim Ilwan (baju putih) saat memberikan pemaparan kepada awak media di Exelco Kendari beberapa waktu yang lalu.

KENDARIPOS.CO.ID — Sepekan lalu, PT Pertamina (Persero) jadi bulan-bulanan warganet dan masyarakat Sultra. Perusahaan BUMN itu dituding tidak maksimal dalam memberikan pelayanan terlebih dalam melakukan pengawasan pembelian BBM terutama yang bersubsidi seperti BBM jenis premium dan solar.

Tak mau disalahkan, Pertamina menyebut bahwa tanggungjawab terhadap pengawasan BBM adalah tanggungjawab Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).

“Kalau ada pelanggaran didalam (Dari Depot Pertamina – SPBU) itu adalah tanggung jawab kami. Tapi kalau sudah diluar SPBU, maka itu adalah tanggungjawab BPH Migas, Kepolisian dan masyarakat,” jelas Hatim Ilwan, Unit Manager Communication & CSR PT Pertamina (Persero) Marketing Operational Region (MOR) VII, saat konferensi pers di Exelco Kendari beberapa waktu yang lalu.

Ia menuturkan, BPH Migas harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM maupun pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi yang telah ditetapkan Pemerintah dapat terjamin seluruh masyarakat Indonesia.

Laman: 1 2