KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintahan Joko Widodo akan membahas kembali wacana pemilihan kepala daerah alias pilkada dikembalikan ke DPRD. Gagasan itu sempat menjadi undang-undang di era Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY), tetapi dibatalkan menggunakan Perppu.
Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, ide tersebut sempat disinggung Presiden Jokowi saat menerima komisioner KPU, di Istana Merdeka, Senin (11/11). “Kami baru saling lempar ide, jadi belum dibahas dan belum ada kesimpulan. Tapi tentu akan dibahas (nanti),” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyebutkan, pemerintah akan menampung semua gagasan untuk dibahas demi perbaikan proses demokrasi. “Nanti dibahas semuanya, artinya semua ditampung dulu. Dibahas pasti, tapi apa diubah atau ndak itu nanti,” jelasnya.
Gagasan mengembalikan pilkada ke pemilihan oleh DPRD kembali dicuatkan oleh Mendagri Tito Karnavian. Dia berencana mengevaluasi pilkada langsung yang berbiaya tinggi dan rentan menjadi pemicu korupsi.

Menganggapi itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, perlu dilihat secara mendalam apabila akan ada perubahan sistem pemilihan kepala daerah. Sebab, harus ada urgensi kuat yang bisa dijadikan dasar merubah Undang-undang.“Ada urgensi tertentu kenapa harus diubah. Itu nanti komisi II mengkaji hal itu secara hati-hati. Jangan sampai kita mundur ke belakang,” kata Puan di komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

Puan menuturkan, Indonesia merupakan negara besar. Jumlah kabupaten/kota pun sangat banyak, lebih dari 500, sedangkan provinsinya berjumlah 34. Oleh karena itu butuh kajian mendalam apabila ingin mengembalikan pilkada kepada DPRD.
Terlebih ada Perppu yang pernah diterbitkan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membatalkan pilkada dilakukan oleh DPRD.

Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi mengatakan dalam rapat kerja dengan komisinya, Selasa (5/11), belum ada sikap resmi dari Mendagri Tito Karnavian terkait rencana evaluasi pilkada langsung. Menurut Arwani, nanti dikembalikan melalui mekanisme pembahasan UU. “Termasuk
apakah nanti menjadi usulan pemerintah atau DPR,” kata Arwani. Evaluasi pilkada langsung sebenarnya pemerintah dan DPR periode 2009-2014 telah bersikap jelas yakni pilkada dikembalikan melalui DPRD. Ada enam alasan mengapa pilkada dikembalikan melalui DPRD. (Lihat grafis).

Arwani menyatakan kalau pemerintah serius ingin mengevaluasi UU Pilkada langsung, Komisi II mendukung. “Mari kita bahas bersama-sama dengan melibatkan partisipasi masyarakat ,” ungkap Arwani. Arwani menjelaskan dalam rapat internal Komisi II DPR beberapa waktu lalu, telah menyepakati beberapa usulan RUU dalam program legislasi nasional (prolegnas), di antaranya adalah RUU Pilkada. Meski dari sisi waktu, mustahil pembahasan perubahan UU Pilkada hingga pengesahan dapat diterapkan untuk Pilkada Serentak 2020 mendatang. “Di poin ini menjadi peluang bagi seluruh stakeholder untuk turut membahas dan mengkaji rencana perubahan UU Pilkada secara komprehensif dan partisipatif,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito meminta agar sistem Pilkada secara langsung dikaji ulang. Terlebih setelah lebih dari 20 tahun diterapkan, apakah sistem tersebut masih layak digunakan saat ini. “Kalau saya sendiri justru pertanyaan saya adalah, apakah sistem politik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun,” kata Tito di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11) lalu. Dia menilai, banyak mudarat yang ditimbulkan dari sistem pemilu seperti ini, karena biayanya tinggi sekali. “Kepala daerah kalau enggak punya Rp 30 miliar, mau jadi Bupati mana berani dia,” imbuhnya. (fat/boy/jpnn)