Mahar Politik Sumber Korupsi

Ia berharap, pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 nanti, khususnya di Sultra, masih ada orang-orang bersih yang ikut berkompetisi. “Agar tidak terkontaminasi budaya Parpol, para calon ini bisa memanfaatkan jalur independen walaupun persyaratannya cukup sulit. Pemilu demokratis masih mungkin terwujud asal ada gerakan secara simultan untuk menolak politik uang,” optimisnya.
Sementara itu, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sultra, Hidayatullah, mengaku pesimistis Pemilu berkualitas dapat terlaksana. Ia berpendapat, mahalnya tiket pencalonan menjadi penyebab utama tidak demokratisnya sebuah kontestasi politik. Apalagi pelaku bukan bagian dari lembaga penyelenggara negara sehingga sulit dipidanakan. “Baik calon maupun Parpol, tidak ada di antara keduanya yang merupakan penyelenggara negara. Siapa yang bisa menindak mereka? Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dan polisi pun tidak mampu,” kata Hidayatullah.
Hanya jika aparat penegak hukum memiliki wewenang untuk menindak hal ini, jelasnya, maka praktik politik uang bisa diminimalisir bahkan dihilangkan. Sepanjang tidak bisa dilakukan, ini hanya akan menjadi pemburuan liar yang tidak menghasilkan apapun. Selain itu, Bawaslu harus fokus dalam fungsi pengawasan dan tidak lagi mengurusi masalah sengketa Pemilu. Bawaslu juga harus lebih serius membangkitkan partisipasi masyarakat melalui voter education (pendidikan pemilih) agar menolak politik uang. Sebab, dalam pandangannya, selama ini terjadi kontraproduktif antara keinginan penyelenggara mewujudkan Pemilu berkualitas, dengan paradigma peserta Pemilu dan masyarakat. “Mahar dan suap dalam setiap Pemilu sudah menjadi rahasia umum. Itu terbukti, jadi tidak butuh pengakuan,” tandasnya. (b/uli)

Facebooktwittermail

Laman: 1 2

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.