KPK Harap Dewan Pengawas Tidak Hambat Pemberantasan Korupsi – Kendari Pos
Nasional

KPK Harap Dewan Pengawas Tidak Hambat Pemberantasan Korupsi

KENDARIPOS.CO.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan pengisi Dewan Pengawas KPK atau Dewas, yang merupakan amanah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, memiliki integritas. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menginginkan Dewas tidak menghambat kerja-kerja pemberantasan korupsi. Untuk itu, diharapkan Dewas KPK nantinya diisi tidak hanya oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan pengetahuan mengenai hukum, tetapi juga yang lebih penting memiliki integritas untuk memberantas korupsi di Indonesia.

“Orang-orang yang dipilih, baik menjadi pimpinan ataupun menjadi Dewan Pengawas dan menjadi pegawai KPK adalah orang-orang yang memang memiliki kapasitas, pengetahuan dan yang paling utama integritas untuk pemberantasan korupsi itu, apalagi orang-orang yang akan melakukan pengawasan terhadap kerja KPK,” kata Febri di Gedung KPK, kemarin.

Namun, yang menjadi perdebatan saat ini, pengawasan yang dilakukan Dewas masuk pada wilayah teknis penegakan hukum seperti penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Apalagi, kata Febri, larangan terhadap pimpinan dan pegawai KPK yang diatur dalam Pasal 36 UU KPK tidak berlaku bagi Dewas. Larangan terhadap pegawai dan pimpinan KPK dalam Pasal 36 itu di antaranya, larangan menjadi komisaris, pengurus atau direksi di perusahaan-perusahaan tertentu hingga larangan konflik kepentingan untuk bertemu dengan pihak yang terkait dengan perkara.

Larangan itu ternyata tidak berlaku juga untuk anggota Dewas KPK. “Padahal semestinya standar untuk Dewas perlu lebih tinggi dibanding orang yang diawasinya. Ini yang saya kira perlu menjadi concern semoga saja jika memang dilakukan pemilihan Dewan Pengawas itu bisa membantu KPK bekerja sesuai dengan harapan publik,” kata dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih meramu lima nama calon anggota Dewan Pangawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK). Kelimanya akan dilantik bebarengan dengan pelantikan komisioner KPK pada Desember 2019.Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, pihaknya akan mengumumkan Dewan Pengawas KPK bersamaan pelantikan komisioner KPK pada Desember 2019 mendatang. “Nanti masih bulan Desember, masih digodok di tim internal. Nanti kalau sudah kita sampaikan.Kita harapkan yang ada di sana memiliki integritas,” kata Jokowi di Jakarta, Rabu (6/11).

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menyesalkan langkah Jokowi yang menyeleksi lima nama calon anggota Dewas KPK. Padahal, Jokowi meminta publik untuk melakukan judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK), karena pihaknya tidak menerbitkan Perppu untuk menganulir UU KPK Nomor 19/2019. “Presiden tidak konsisten, seharusnya jika Perppu menunggu putusan JR, maka seharusnya pembentukan Dewan Pengawas juga harus menunggu putusan JR di MK,” kata Fickar, Rabu (6/11).

Menurut akademisi Universitas Trisakti ini dibentuknya Dewas KPK tentu saja rentan intervensi kekuasaan eksekutif terhadap yudikatif. Karena Dewas diangkat dan mewakili Presiden sebagai kekuasaan eksekutif. “Dewas KPK bukan kekuasaan kehakiman atau yudikatif, sehingga tidak punya kewenangan yudisial memberi izin penyadapan atau penggeledahan dan penyitaan,” sesal Fickar.(tan/jpnn)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top