Sejumlah pejabat Pemprov saat mengikuti tes urine, kemarin.

KENDARIPOS.CO.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) menggelar tes urin bagi seluruh pejabat madya eselon II,III, dan IV, kemarin. Targetnya, ada 1.000 ASN bisa ikut. Hanya saja yang hadir tak sampai angka 50 persen atau hanya 373 orang saja. Bahkan, 24 kepala OPD tidak hadir. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menindaklanjuti Inpres No. 6 tahun 2018 tentang Implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Kepala BKD Sultra, La Ode Mustari mengatakan, tidak semua OPD hadir dalam tes urin. Padahal sebelumnya, gubernur telah meminta seluruh OPD agar hadir. “Saya akan laporkan kepada gubernur dan wakil gubernur bahwa ada pimpinan OPD ogah-ogahan,” ungkapnya, Jumat (15/11).

Menurutnya, sebenarnya tak ada perlu ditakutkan. Kalau ditemukan ypositif tidak akan langsung divonis sebagai pengguna narkoba, tapi akan ada screning lanjutan untuk mengetahuinya. “Bisa saja dia positif karena konsumsi obat batuk, obat diet atau resep obat dokter yang memiliki kandungan zat narkotika. Jadi, tidak akan langsung divonis pidana. Indikasi belum tentu pemakai,” terangnya.

Terkait sanksi yang tidak hadir, Mustari tidak dapat berbicara banyak sebab bukan dia yang menentukan. “Kita lapor pimpinan dulu kira-kira bentuk sanksi apa yang akan diberikan,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra itu.

Laman: 1 2