KENDARIPOS.CO.ID — Isu radikalisme menjadi perhatian serius pemerintah. Upaya mencegah ASN Pemprov Sultra terpapar radakalisme mulai digalakkan. Pemprov bakal membuat surat edaran pencegahan paham radikalisme di lingkup abdi negara. Kepala BKD Sultra La Ode Mustari mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah ASN terpapar paham radikalisme. Membuat poratl aduan ASn terpapar radikalisme. Katanya, pihaknya akan menerbitkan surat edaran untuk mencegah kemungkinan terburuk abdi negara terpengaruh paham tersebut.

“Kita hanya menyampaikan bila paham radiklesme jangan sampai merasuki ASN. Termasuk memberikan pemahaman kepada ASN, memanggil sejumlah ulama dan tokoh agama lainnya. Memang harus ada aturan khusus terkait hal itu. Namun itu masih menjadi kendala, karena keterbatasan anggaran,” tuturnya saat ditemui Kendari Pos.

La Ode Mustari

Mustari mengaku akan membuat surat edaran terkait pencegahan penyebaran paham radikalisme dilingkup ASN Sultra. “Minimal kita akan buat surat edaran. Jadi masing-masing instansi pemerintah bisa memberikan pemahaman ASN yang ada dibawahnya,”kata mantan Pj Bupati Buton Selatan ini.

Menurut Mustari, tidak sedikit ASN yang menggunakan celana cingkrang, berjenggot dan bercadar. Mereka dituding radikal, padahal kata dia, itu adalah ideologi setiap orang atau bukan simbol radikalisme, dan Islam membenarkan hal tersebut. “Yang tidak dibenarkan itu kalau sudah bertindak diluar ajaran islam. Melakukan perlawanan menggunakan kekerasan itu yang tidak dibenarkan,” jelasnya.

Mustari mengaku sulit mengidentifikasi ASN Pemprov yang terpapar radikalisme. Selama ini, ia telah melakukan metode tersebut, namun masih sebatas di BKD saja. Semestinya ini dilakukan setiap instansi. “Karakteristik ASN Sultra, agak susah dideteksi juga. Cukup banyak, namun sepanjang belum ada kegiatan mengarah radikal, saya rasa itu baik-baik saja. Tetapi sebagai aparat kita memang harus ada kewaspadaan,” pungkasnya. (yog/b)