Kepala BPKP Sultra : Pemda Jangan Hanya Sekedar Kejar WTP – Kendari Pos
Muna

Kepala BPKP Sultra : Pemda Jangan Hanya Sekedar Kejar WTP

KENDARIPOS.CO.ID — Seluruh tim penyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) di Sultra dikumpulkan selama tiga hari di Raha. Mereka dilatih menyusun LKPD menggunakan teknologi terintegrasi untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Tak hanya sekedar mengejar predikat WTP, Pemda pun diminta memahami tata kelola keuangan.

Konsinyering semester I tersebut memiliki agenda utama yakni pelatihan penyusunan LKPD 2019, review LKPD 2018, pemaparan sistem informasi manajemen daerah dan penyusunan rencana aksi. Peserta pelatihan dibimbing tim Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Sultra, tim Badan Pemeriksa Keuangan Sultra dan BPKAD Sultra.

Kepala BPKP Sultra, Yan Setiyadi menjelaskan tim penyusun LKPD punya peran vital dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menyebut, prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi kunci yang wajib dipedomani. Selain itu, konsinyering juga digelar untuk membekali tim penyusun dengan penerapan teknologi dan inovasi dalan menyikapi cepatnya perubahan teknologi informasi. “Kondisi keuangan nasional itu fluktuaktif. Apalagi menghadapi resesi global. Jika tidak diikuti dengan teknologi dan inovasi, tata kelola keuangan akan sulit menyikapi perubahan yang begitu cepat,” jelasnya.

Hasil akhir manajemen finansial Pemda bukan soal predikat WTP terhadap laporan keuangan. Daerah harus menciptakan investasi dan mendorong pertumbuhan di sektor riil. Makanya, kebijakan pemanfaatan teknologi dinilai sangat membantu daerah dalam mengejar target tersebut. Salah satu caranya dengan memberi edukasi teknologi pada aparatur sipil negara yang berkaitan dengan penyusunan LKPD. “Ini pentingangnya literasi dan teknologi. Jangan terjebak dengan predikat WTP karena itu bukan akhir. Bagian terpenting ialah pertumbuhan di sektor riil,” urainya.

Kepala BPKP Sultra, Yan Setiyadi (tiga dari kanan) berbincang bersama Wakil Bupati Muna Abdul Malik Ditu (tiga dari kiri) saat Konsinyering penusunan LKPD semester I tahun 2019.

Yan Setiyadi menyebut, pengelolaan keuangan yang baik akan mendorong peningkatan sisi pendapatan. Hal prinsip yang harus dipegang Pemkab ialah memahami kebutuhan pelaku ekonomi dan pembayar pajak. Pemerintah harus memberi jaminan jika investasi dan pajak akan kembali dinikmati dalam bentuk pelayanan publik yang prima, infrastruktur yang memadai dan keamanan dan kenyamanan. “Pengelolaan keuangan juga harus efektif disisi belanja. Utamakan disektor riil dan ekonomi,” sambungnya.

Dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020 harus memedomani lima sektor prioritas agar pengelolaan keuangan berdampak riil. Sektor itu antara lain sumber daya manusia, infrastruktur, nilai tambah industri, ketahanan pangan dan stabilitas keamananan. “Peran auditor internal seperti Inspektorat juga harus diperkuat,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Muna, Abdul Malik Ditu mengakui penyusunan LKPD masih menyisahkan sejumlah catatan. Ia tidak heran, meski meraih opini WTP, Pemkab justru masih harus melakukan banyaj perbaikan. Makanya, ia sepakat jika tata kelola keuangan harus diperkuat dengan teknologi dan inovasi. “Misalnya dibagian input data. Itu harus ada teknologi agar akurasinya juga terjamin,” paparnya. Ia berharap kegiatan yang berlangsung hingga 9 November itu dapat menambah ilmu pengetahuan auditor dan tim penyusuan. Tujuannya agar Pemkab dapat bekerja dengan sistem pertanggung jawaban yang baik. “Cari ilmunya jangan hanya kejar WTP,” imbuhnya. (b/ode)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top