Honor Ad Hoc Bertambah, Pemda Diminta Kooperatif

Dirincikan Natsir, kenaikan honorarium dalam surat tersebut yakni untuk Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang semula Rp 1,850.000 menjadi Rp 2,200.000 atau naik sekitar 19 persen. Sedangkan anggota PPK semula Rp 1.600.000 menjadi Rp 1.900.000 atau naik sekitar 19 persen. Sedangkan untuk Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang semula Rp 900.000 naik menjadi Rp 1,200.000. Anggota PPS semula Rp 850.000 naik menjadi Rp 1.150.000. Sementara untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang awalnya Rp 550.000 naik menjadi Rp 900.000.

Diketahui, NPHD pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 telah selesai dibahas. Di Sultra, proses penandatangan NPHD tidak menemui kendala berarti. Ditandai dengan penandatanganan NPHD oleh semua daerah yang tepat waktu yakni pada 1 Oktober 2019 lalu. “Semoga Pemda bisa kooperatif dan menganggap penting hal ini. Kami hanya menindaklanjuti surat edaran itu. Sebagaimana tertuang dalam pasal 166 undang-undang nomor 10 tahun 2016, Pemda berkewajiban menyiapkan anggaran. Kami sadari, meski NPHD sudah ditandatangani, dalam pencairannya terkadang tidak mudah,” pungkasnya. (b/uli)

Laman: 1 2

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *