KENDARIPOS.CO.ID — Sengkarut seleksi Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra dipertanyakan DPRD Sultra. Anggaran yang digunakan untuk mencari jenderal ASN itu harus dipertanggungjawabkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sultra Hj. Isma memastikan laporan keuangan seleksi sekprov Sultra itu aman dan bisa dipertanggungjawabkan. “Kalau anggarannya tidak ada masalah. Sudah terpakai dan kwitansinya lengkap semua. Jadi untuk laporan keuangannya itu ada, dan Rp 500 juta itu ada pertanggungjawabannya,” tegas Isma.

Lanjut Isma, pihaknya sebatas urusan anggaran saja. Mulai dari pengusulan, pencairan hingga pelaporannya. Soal outputnya itu melekat di BKD selaku pemilik Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). “Kita soal anggarannya saja, soal hasilnya itu ke BKD, karena masuk sebagai anggarannya mereka,” tambahnya. Apakah sudah ada anggaran untuk wacana kocok ulang Sekprov? Isma juga memastikan tidak ada nomenklatur itu dalam APBD 2020. Yang ada, kata dia, hanya asesmen eselon II masuk dalam APBD Perubahan dan APBD induk 2020 tapi nilainnya kecil. “Mungkin untuk pengganti yang pensiun saja beberapa orang,” pungkasnya. (lyn/b)