Harga Ore 30 Dollar Per Metrik Ton, Rusmin Abdul Gani : Kebijakan Bagus untuk Keberlangsungan Investasi – Kendari Pos
Metro Kendari

Harga Ore 30 Dollar Per Metrik Ton, Rusmin Abdul Gani : Kebijakan Bagus untuk Keberlangsungan Investasi

KENDARIPOS.CO.ID — Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menetapkan harga bijih (ore) nikel sebesar 30 dolar Amerika Serikat (AS) per metrik ton. Penetapan harga ini guna menekan ekspor ore sehingga bisa diproses di pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). 

Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menuturkan, harga tersebut ditetapkan bersama Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian (AP3I), serta Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI). Keputusan harga ini berlaku bagi ore nikel berkadar 1,7 persen.

“Harga yang ditetapkan sudah sesuai dengan banderol internasional. Formula perhitungan itu, yakni harga internasional dipotong ‎biaya ekspor dan pengiriman,” kata Bahlil saat jumpa pers di kantornya, Senayan, Jakarta Selatan.

Rusmin Abdul Gani

Menyikapi hal tersebut, Ketua Himpunan Pengusaha dan Wiraswasta Indonesia (HIPWI) Sultra, Rusmin Abdul Gani, SE, menyambut baik keputusan pemerintah menetapkan harga jual ore nikel sebesar $ 30 untuk biji nikel kadar 1,7. Kebijakan ini memberi angin segar bagi pelaku usaha pertambangan dan berdampak positif bagi keberlangsungan investasi secara nasional.

“Sangat menggembirakan bagi pengusaha pertambangan, dan tentunya kami menyambut baik akan hal tersebut,” tutur Rusmin yang juga menggeluti usaha pertambangan.

Menurut Rusmin, pemerintah saat ini terus mendorong kemajuan daerah dari berbagai sektor,  agar nawacita pemerataan pembangunan dapat berjalan dengan baik, khususnya keberpihakan pemerintah terhadap para investor lokal. 

Namun hal terpenting yang tidak boleh dikesampingkan ketetapan semacam ini harus dilakukan dengan kaidah yang benar. Kata dia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak memiliki kapasitas untuk menentukan harga jual nikel ore secara sepihak. BKPM seharusnya berkoordinasi dengan kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian  dan Kementerian ESDM. “Ini untuk merumuskan regulasi bersama soal penetapan harga untuk menjadi acuan,” kata Ketua FKPPI tersebut.

Regulasi tersebut, lanjut dia, juga harus secara tegas membuat konsekwensi dan sanksi apabila ada pihak tidak mematuhi dan menjalankan keputusan.
Menurutnya, dampak dari keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tersebut, menciptakan ketidak pastian dan kekisruhan.

“Untuk itu, kami mendesak kepada Kementerian dan Kepala BKPM duduk bersama membahas masalah sesuai dengan ketentuan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia,” tutup Ogin sapaan akrab dari Rusmin Abdul Gani. (imn)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy