Hadir di DPRD Sultra, Ketua KPK Dorong Parpol Cegah Korupsi – Kendari Pos
Metro Kendari

Hadir di DPRD Sultra, Ketua KPK Dorong Parpol Cegah Korupsi

KENDARIPOS.CO.ID — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, mengatakan, indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2018 masih berada di peringkat 89 dari 180 negara dengan skor 38. Sangat jauh dari angka minimal yang idealnya harus mencapai skor 56. Sebagian besar praktik korupsi tersebut ternyata dilakukan oleh kalangan pejabat DPR, gubernur, wali kota, bupati dan wakilnya. Sepanjang tahun 2004 hingga 2019, KPK telah menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan gubernur sebanyak 20 kasus, wali kota, bupati dan wakilnya 110 kasus, serta 255 kasus anggota DPR dan DPRD.

Untuk itu, KPK memperingatkan partai politik (Parpol) agar mengusung kader berkualitas pada setiap kontestasi politik, termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 nanti. “Parpol diharapkan bisa mengidentifikasi calon pemimpin yang baik di masa mendatang. Kaderisasi perlu ditingkatkan.

Partai mestinya lebih mengutamakan kader berkualitas dibandingkan yang memiliki “logistik” dalam mengusung calon di Pilkada,” ujar Agus Rahardjo dalam Publik Hearing kegiatan Rapat Dengar Pendapat sehubungan rencana Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada yang digelar di ruang rapat kantor DPRD Sultra, Kamis (7/11).

Suasana Publik Hearing kegiatan Rapat Dengar Pendapat sehubungan rencana Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada yang digelar di ruang rapat kantor DPRD Sultra, Kamis (7/11).

Menurutnya, Pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, masalah kampanye yang seringkali ditempatkan sebagai aktivitas populis artifisial. Secara simbolik menunjukkan kehadiran fisik Parpol atau calon tertentu namun belum berperan sebagai bagian dari aktivitas pendidikan politik.

Selain itu, masalah politik transaksional, jual beli tiket atau kursi pencalonan (candidacy buying), jual beli suara pemilih (vote buying), menyuap penyelenggara atau hakim pemilihan, dan sederet aktivitas tak patut lainnya, telah menyalahi kaidah demokrasi yang semestinya. Uang semakin dominan dan politik dibuat menjadi sangat mahal. “Mental kandidat yang ingin menang dan tidak siap kalah telah mendorong mereka untuk melakukan berbagai cara demi mencapai tujuan,” tuturnya.

Penyerahan cendera mata oleh Ketua DPRD Provinsi Sultra Abdurrahman Shaleh (kanan) kepada Ketua KPK RI Agus Rahardjo (kiri), dalam giat publik hearing di Gedung Sekretariat DPRD Provinsi Sultra, Kendari, Kamis (7/11).

Agus Rahardjo melanjutkan, sistem Pilkada Indonesia perlu dibenahi. Mengingat, Pilkada langsung saat ini telah melahirkan praktik politik uang yang meluas, menguatnya peran sponsor pendanaan, konflik horizontal, politisasi identitas, oligarki politik, politik dinasti, dan beragam persoalan lainnya. “Pada prinsipnya, RUU Pilkada ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan maslahat dan tuntutan kebutuhan untuk mengayomi masyarakat. Bukan untuk menguntungkan segelintir orang,” jelasnya. (uli/b)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top