Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Wacana mantan narapidana kasus korupsi dilarang maju di pilkada 2020 menuai sorotan banyak kalangan. KPU sendiri rencananya akan menuangkan aturan tersebut, dalam Peraturan KPU (PKPU).

Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai, tidak tepat membuat aturan itu menggunakan PKPU. Terlebih, norma yang melarang napi korupsi maju Pilkada juga pernah dibatalkan oleh Mahkamah Kontitusi (MK).

“Pertama, UUD pasal 28 D dan Pasal 73 UU HAM, karena hal memilih dan pilih termasuk hak politik, maka pembatasan hak asasi harus melalui Undang-undang,” kata Zulfikar kepada wartawan, Senin (25/11).

“PKPU ini pernah dimunculkan, di Pileg, kalah oleh MA dengan alasan materi muatan harus diatur oleh UU. Karena Kalau mau dilarang dalam UU, maka bertabrakan dengan putusan MK soal ini,” tambahnya.

Politikus Partai Golkar ini menyampaikan, sikap partai politik terhadap isu ini tidak berarti tidak setuju dengan semangat KPU dalam memberantas korupsi. Namun, seharusnya semangat itu tidak bertabrakan dengan putusan Undang-Undang yang diatasnya. “Saya yakin jika diloloskan oleh KPU, maka (PKPU larangan napi korupsi) akan digugat ke MA. Putusan MA bisa sama meskpin ranahnya berbeda,” imbuhnya.

Sementara itu, Pengamat Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad mengatakan, untuk mengukur boleh atau tidaknya warga negara, termasuk napi korupsi maju dalam kontestasi demokrasi harus diukur berdasarkan aturan yang ada. “Mengukurnya dengan norma dengan putusan-putusan pengadilan. Kalau seseorang sudah menjalani putusan kemudian dia dihukum dalam konteks politik bagaimana nilai Pancasila kita, bagaimana nilai politik kita, bagaimana nilai regulasi kita,” kata dia.

Laman: 1 2