KENDARIPOS.CO.ID — Seluruh kabupaten/kota di Sultra tengah merealisasikan program kegiatan dalam Perda APBD- P masing-masing. Meski sudah disetujui Pemprov, bukan berarti dokumen keuangan itu bebas masalah. BPKAD Sultra menemukan adanymasih banyak masalah saat mengevaluasi dokumen APBD-P Pemkab dan Pemkot.

Hal tersebut diungkapkan Kepala BPKAD Sultra, Dra. Isma. Menurut Isma, masalah-masalah rutin itu telah ia sampaikan kepada Pemkab dan Pemkot se Sultra dalam rapat koordinasi dan pengendalian pembangunan. Dalam dokumen APBD-P, BPKAD menemukan tidak sinkron antara RPJMD, RKPD, KUAPPAS, dengan Perda APBD-P. Artinya ada yang tidak mencantumkan sumber dana dan alokasi dana pada Perda dan penjabarannya.

Hj. Isma

“Masih ada kabupaten yang menganggarkan honor saja tanpa pendukung lainnya. Lalu ada kabupaten yang mengganggarkan honor pejabat pembuat komitmen (PPK), dan penganggaran belanja modal belum satu rekening,” terangnya. Mantan Pj. Sekprov Sultra ini tidak menyebut daerah mana saja yang melakukan kesalahan-kesalahan itu. Yang pastinya setiap masalah dalam buku anggaran tidak bisa dianggap remeh. (lyn/b)