Era Revolusi Industri 4.0 Butuh Birokrasi Ramping – Laman 2 – Kendari Pos
Nasional

Era Revolusi Industri 4.0 Butuh Birokrasi Ramping

Prof.Eka Suaib mengimbau Pemprov Sultra, Pemkot dan Pemkab untuk memberikan sosialisasi kepada ASN. Pasalnya, pemangkasan eselon ini akan memengaruhi psikologis ASN. “Penerapan kebijakan ini harus hati-hati, karena ada jabatan birokrasi yang sebenarnya tidak perlu dipotong. Apalagi jabatan yang fungsinya pelayanan publik dan menyangkut kepentingan orang banyak,” tutupnya.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sultra, La Ode Mustari mengaku sudah menerima edaran Menpan RB. Mustari meyakini akan ada undangan dari pusat untuk membahas teknis pemetaan jabatan. “Sudah ada, tapi ini baru surat edaran. Kita tunggu petunjuk teknisnya. Nah supaya pemda paham semua mekanismenya, saya yakin akan ada rapat lanjutan,” ujarnya, kemarin.

Perubahan jabatan struktural ke fungsional kata dia gampang-gampang susah. Gampang secara administrasi namun susah implementasinya di lapangan. “Contoh, lurah sama camat. Kira-kira bagaimana dia memimpin tapi tidak punya otorisasi atau alat pemaksa. Hal-hal seperti inilah yang harus dibahas detail,” ungkapnya.

Mantan Pj. Bupati Buton Selatan ini menambahkan, kebijakan pemetaan eselon itu juga belum mengerucut apakah bentuknya kepres atau permen. Akan tetapi bagi dia, kebijakan ini sangatlah positif. Lalu sejauh mana pengaruh peralihan jabatan struktural ke fungsional terhadap Tunjangan Penghasilan Pegawai? Mustari menegaskan TPP itu tidak akan dihapus. “Hanya mungkin penyesuaian saja. Karena TPP itu sesuai dengan bobot kinerja,” pungkasnya. (lyn/idh/b)

Laman: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Most Popular

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy