KENDARIPOS.CO.ID — Sengkarut hasil seleksi Sekretaris Provinsi (Provinsi) Sultra seakan tak berujung. Komisi I DPRD Sultra meminta penjelasan Pj.Sekprov Sultra, La Ode Mustari dalam hearing, Rabu (6/11/2019). DPRD Sultra mencecar berbagai pertanyaan kepada La Ode Mustari. DPRD menanyakan soal tiga nama yang sudah ditetapkan pansel untuk di pilih satu Sekprov namun sampai saat ini masih berpolemik. Pemprov belum mengusulkan satu dari tiga nama kepada Presiden RI melalui Mendagri dan Tim Penilai Akhir (TPA). Padahal duit rakyat sekira Rp.500 juta sudah habis digunakan membiayai proses seleksi tapi lagi-lagi outputnya tidak optimalkan. Justru belakangan, Pj.Sekprov Sultra, La Ode Mustari mewacanakan “kocok ulang” sekprov.

Mendengar wacana itu, anggota Komisi I, Gunaryo menegaskan opsi “kocok ulang” harus dihindari. “Anggaran daerah sudah keluar. Jangan sampai dua kali penganggaran hanya untuk mencari Sekprov saja. Lagi pula, anggaran itu juga harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya dalam hearing di DPRD Sultra, Rabu (6/11).

Wakil Ketua DPRD Sultra, Muh.Endang (tiga dari kiri) memimpin hearing bersama Pemprov Sultra terkait polemik hasil seleksi Sekprov Sultra, Rabu (6/11). Dalam hearing itu, anggota Komisi I, Gunaryo meminta Pemprov harus mempertanggungjawabkan anggaran hasil seleksi sekprov.

Wakil Ketua DPRD Sultra, Muh Endang mengungkapkan Pemprov Sultra harus mengikuti rekomendasi yang diberikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Alasan terkait adanya suap Rp 500 juta tidak benar. Sudah dibuktikan oleh penyelidikan KASN. Jadi tiga nama itu harus tetap diusul kepada pemerintah pusat,” ujar Muh.Endang.

Dalam pemaparannya, Pj Sekprov Sultra La Ode Mustari mengungkapkan Pansel telah menghasilkan tiga nama calon sekprov yang diusulkan kepada gubernur. Yakni Nur Endang Abbas, Syafruddin dan Rony Yacob. “KASN merekomendasikan tiga nama itu diusul ke Presiden melalui Kemendagri. Karena ada gelombang protes dan demonstrasi maka rekomendasi KASN pun tidak diteruskan,” ujar Mustari.

Pemprov Sultra sudah menghadiri rapat di KASN. Tiga hasil rapat yakni Pemprov Sultra usulkan tiga nama hasil seleksi kepada Presiden, Pemprov mengusulkan tiga nama disertai dengan usulan untuk seleksi ulang. “Dan terakhir apapun keputusan Presiden, gubernur harus patuh,” kata Mustari. Mustari mengungkapkan persoalan ini akan segera diselesaikan. Dirinya akan berangkat ke Jakarta untuk menyerahkan keputusan Gubernur Sultra terkait rekomendasi KASN sebelumnya. “Kamis (7/11) saya akan terbang ke Jakarta terkait penuntasan masalah ini,” ungkapnya.

Medio November, Jabatan Sekprov Ditinggal Mustari

Pekan depan, masa jabatan La Ode Mustari sebagai penjabat sekretaris provinsi Sultra akan berakhir. Dan tak bisa diperpanjang lagi, sebab sudah 6 bulan dia menduduki posisi itu. Sesuai peraturan perundang-undangan, seorang penjabat sekda hanya boleh melewati 1 kali perpanjangan alias 2 kali 3 bulan. Menjelang berakhirnya periode Mustari, Pemprov belum mengusulkan Sekprov hasil seleksi, Februari lalu. Lalu siapa lagi Pj.Sekprov Sultra berikutnya?

Wakil Ketua DPRD Sultra, Muh.Endang (tiga dari kiri) memimpin hearing bersama Pemprov Sultra terkait polemik hasil seleksi Sekprov Sultra, Rabu (6/11). Dalam hearing itu, anggota Komisi I, Gunaryo meminta Pemprov harus mempertanggungjawabkan anggaran hasil seleksi sekprov.

Dikonfirmasi soal itu, Gubernur Sultra Ali Mazi belum mengurai dengan rinci sikap Pemprov terhadap calon sekprov. Ali Mazi masih terus mengulang penjelasannya bahwa diserahkan ke pemerintah pusat. Apapun keputusan pusat itulah yang akan dipatuhi. “Saya sudah ke Jakarta, rencananya mau ketemu Mendagri dan Presiden. Tapi belum ada waktu, karena kan habis pelantikan kabinet jadi lagi sibuk. Kita sabar saja, kan yang penting pelayanan jalan,” kata Ali Mazi.

Sikap mengulur waktu atas perkara hasil seleksi sekprov sudah mendapat reaksi keras dari Kemendagri. Pj.Sekprov akan ditunjuk dari internal Kemendagri bila pertengahan November nanti tak ada sekda definitif yang diusul Gubernur Sultra. “Bagus juga, tidak ada masalah itu. Mau dari Kemendagri ataupun dari kita, intinya pelayanan pemerintahan tetap jalan,” ujarnya, kemarin. (yog/lyn/b)