Rekrutmen Badan Ad Hoc Perlu Dibenahi – Laman 2 – Kendari Pos
Politik

Rekrutmen Badan Ad Hoc Perlu Dibenahi

Najib mengungkapkan, tidak adanya keseragaman model rekrutmen yang dilakukan oleh KPU, memungkinkan terjadinya perbedaan syarat masing-masing daerah. Terutama bagi KPU di daerah yang menyerahkan perekrutan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan Linmas pada panitia pemungutan suara (PPS). Ini sangat mungkin menimbulkan kesalahan karena PPS tidak memiliki kapasitas menilai layak tidaknya pihak yang direkrut. “Jangan sampai merekrut orang yang tidak memenuhi syarat dari aspek kesehatan dan integritas,” ujar Najib Husain, kemarin.

Sebaiknya, kata dia, tugas rekrutmen ini diserahkan kepada KPU di daerah yang lebih kapabel. Kalaupun ada keterlibatan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan PPS, mestinya hanya sebatas memberikan rekomendasi dan data pihak-pihak yang dianggap potensial.

Syarat pendaftran yang dianggap sulit juga perlu mendapat perhatian serius. Sebab tidak jarang persoalan ini menghambat pelaksanaan Pemilu. Syarat-syarat yang dinilai perlu perbaikan misalnya, ijazah minimal SMA, domisili, serta larangan pernah menjabat anggota PPK atau PPS lebih dari dua kali. Pada beberapa daerah terpencil, tiga persyaratan ini akan sulit terpenuhi sehingga perlu dipertimbangkan kembali. “Harus ada pemberlakuan affirmative action mengenai persyaratan pelamar pada daerah dengan kondisi khusus. KPU juga perlu mrlakukan perluasan saluran informasi perekrutan,” terangnya.

Laman: 1 2 3

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy