KENDARIPOS.CO.ID — Polemik pengesahan Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berjalan. Setelah mengekspresikan kekecewaan melalui unjuk rasa, kelompok mahasiswa seperti BEM Nusantara bahkan telah mendaftarkan judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, JR menjadi jalur terbaik terbaik bagi pihak-pihak menolak pasal-pasal dalam UU KPK. Memang ada cara lain seperti legislative review, maupun penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
Karyono menilai legislative review prosesnya terlalu lama. Dan dalam prosesnya diyakini akan terjadi perdebatan keras dalam mempertahankan argumentasi.
Lain halnya dengan jalur JR. Terlebih MK merupakan lembaga sah untuk menguji sebuah UU. Sehingga prosesnya berlangsung secara konstitusional. “Yang terbaik untuk UU KPK ini saya rasa lebih baik menunggu hasil judicial review, kalau kita mau menghormati MK, kalau kita ingin memang menghormati hukum,” ujar Karyono di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/10).
