Presiden Bisa Dicap Plin-plan Jika Lakukan Ini – Kendari Pos
Nasional

Presiden Bisa Dicap Plin-plan Jika Lakukan Ini

KENDARIPOS.CO.ID — Polemik pengesahan Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berjalan. Setelah mengekspresikan kekecewaan melalui unjuk rasa, kelompok mahasiswa seperti BEM Nusantara bahkan telah mendaftarkan judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus menggelar demonstrasi di Gedung DPR, Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam aksinya yang hingga sampai malam, mereka menolak Revisi UU KPK yang baru saja disahkan oleh DPR RI. (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)

Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, JR menjadi jalur terbaik terbaik bagi pihak-pihak menolak pasal-pasal dalam UU KPK. Memang ada cara lain seperti legislative review, maupun penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Karyono menilai legislative review prosesnya terlalu lama. Dan dalam prosesnya diyakini akan terjadi perdebatan keras dalam mempertahankan argumentasi.

Lain halnya dengan jalur JR. Terlebih MK merupakan lembaga sah untuk menguji sebuah UU. Sehingga prosesnya berlangsung secara konstitusional. “Yang terbaik untuk UU KPK ini saya rasa lebih baik menunggu hasil judicial review, kalau kita mau menghormati MK, kalau kita ingin memang menghormati hukum,” ujar Karyono di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/10).

Laman: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy