Pilkada 2020 Terancam Diundur Jika Pemda tak Tandatangani NPHD – Kendari Pos
Politik

Pilkada 2020 Terancam Diundur Jika Pemda tak Tandatangani NPHD

La Ode Abdul Natsir


KENDARIPOS.CO.ID — Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan batas akhir penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada 1 Oktober 2019, hari ini. Ketua KPU Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Abdul Natsir Muthalib, menegaskan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 bisa tertunda jika pemerintah daerah (Pemda) tidak menyediakan anggaran tepat waktu.

“Kalau Pemda tidak siap, maka tak mungkin dilaksanakan. Harus ditunda,” ujar Abdul Natsir Muthalib, kemarin. Anggaran Pilkada sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan pesta demokrasi itu, menjadi tanggung jawab Pemda. Sehingga, tidak memungkinkan ditopang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Ia menyebut, jika ada daerah yang terkendala anggaran, maka KPU daerah akan berkonsultasi dengan KPU RI. Kendati demikian, mantan Ketua KPU Kota Kendari ini optimis semua daerah bisa meneken NPHD tepat waktu. “Insya Allah semua tanda tangan besok (hari ini). Kita akan monitor sama-sama. Berdasarkan laporan, proses pembahasan anggaran belum ada kendala yang berarti sejauh ini,” ungkapnya.

Laman: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy