Kendati begitu, kesejahteraan pegawai negeri sipil dan gaji horer juga signifikan naik. Hal itu dimaksudkan untuk mencegah korupsi di lingkungan aparatur sipil negara maupun non ASN dalam melayani masyarakat.
“Semua itu masuk dalam perencanaan dalam KUA-PPAS yang telah disepakati bersama eksekutif dengan legislatif. Saya apresiasi DPRD Koltim yang telah mempercepat pembahasan APBD 2020 ini. Meski banyak anggota dewan yang tak terpilih lagi tetapi inilah karya dan amalan jariyah sebelum berakhir masa kerjanya di parlemen” tutur Tony.
Wakil Ketua DPRD Koltim, Hj Djuliansih Silondae mengatakan, KUA-PPAS telah dibahas bersama anggota dan disepakati dalam rapat paripurna dewan. Rekomendasi dewan harus bisa dijalankan sepenuhnya pihak eksekutif dalam melakukan pembangunan daerah. “Alhamdulillah, semua fraksi telah setuju. Saya sudah serahkan ke Bupati Koltim, hasil persetujuan KUA-PPAS untuk dijalankan sesuai amanat undang-undang untuk kepentingan masyarakat Koltim. ” imbuhnya. (b/kus)
