KPU Sultra akan Masifkan Sosialisasi Pilkada – Kendari Pos
Politik

KPU Sultra akan Masifkan Sosialisasi Pilkada

La Ode Abdul Natsir Muthalib

KENDARIPOS.CO.ID — Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan fenomena calon tunggal telah dimulai sejak tahun 2015. Pada gelombang pertama Pilkada serentak itu, terdapat tiga dari 269 daerah di Indonesia yang melaksanakan Pilkada tanpa kompetitor atau melawan kotak kosong (kolom kosong). Di Blitar, Kabupaten Tasikmalaya dan Timor Tengah Utara.

Gelombang kedua, tepatnya tahun 2017, jumlah tersebut mengalami peningkatan. Dari total 101 daerah, sembilan di antaranya menggelar Pilkada pasangan calon (Paslon) tunggal, salah satunya Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Tahun 2018 atau gelombang ketiga, kembali mengalami peningkatan menjadi 16 Paslon tunggal. “Trennya selalu meningkat,” jelas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Abdul Natsir Muthalib, Minggu (27/10).

Atas keadaan tersebut, kata dia, KPU akan memasifkan penyebarluasan informasi pencalonan di Pilkada 2020. Ia juga mengimbau calon peserta agar memanfaatkan jalur yang tersedia baik partai politik (Parpol) maupun perseorangan (independen). Mantan Ketua KPU Kota Kendari ini berharap, semua daerah, utamanya tujuh kabupaten di Sultra, pada Pilkada 2020 nanti, diikuti lebih dari satu pasangan calon. Dengan begitu, proses pemilihan bupati dan wakil bupati dapat berlangsung kompetitif. Masyarakat juga memiliki banyak pilihan untuk menentukan pemimpin yang dianggap layak. “Meski satu kandidat dibenarkan secara konstitusional, idealnya, sebuah kontestasi harus terdiri dari dua pihak atau lebih yang saling bersaing,” imbuhnya. Ia menyebut, keputusan dibolehkannya pasangan tunggal dilatarbelakangi kejadian pada Pilkada 2015.

Saat itu hanya ada satu Paslon kepala daerah yang memenuhi syarat, bahkan setelah KPU memperpanjang waktu pendaftaran. Padahal, undang-undang (UU) nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 2015 soal pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota mengatur bahwa, Pilkada akan terjadi hanya jika ada dua Paslon. Dalam kondisi itu, hadir inisiasi dari berbagai komponen masyarakat sipil yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang aturan pencalonan kepala daerah. Kelompok masyarakat sipil itu dipimpin oleh Effendi Gazali, Akademisi Universitas Indonesia.

Laman: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy