KPK Dihabisi di Era Jokowi – Kendari Pos
Nasional

KPK Dihabisi di Era Jokowi

KENDARIPOS.CO.ID — Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) resmi berlaku, Kamis (17/10). Meski belum mendapat penomoran, perubahan kedua atas aturan tersebut menuai kecaman.

Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) menilai lembaga antirasuah resmi dihabisi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui revisi UU. BW menyatakan, pemberlakuan revisi UU seakan menunjukkan upaya pemerintah untuk menjegal eksistensi KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.”Sehebat apapaun tekanan dan terkaman, fakta itu sekaligus menunjukkan sehebat itulah kekuatan KPK hingga menimbulkan ketakutan sang penguasa korup,” ujar BW kepada wartawan, Kamis (17/10).

Kendati demikian, ia menyampaikan, para pegawai KPK menyatakan akan tetap bekerja secara maksimal dalam pemberantasan korupsi. “Tìdak ada sedu sedan dan tak ada keluh kesah. Pendeknya, insan KPK menolak punah berapapun ongkos yang harus dibayar,” ucap BW.

Hal ini, kata BW, lantaran para pegawai menyadari selama 17 tahun KPK berdiri, lembaga independen itu kerap dijegal oleh beragam bentuk upaya pelemahan. Sehingga, menurut BW, revisi UU tak begitu berpengaruh pada semangat pemberantasan korupsi yang dimiliki tiap pegawai.

BW menambahkan, terlebih para pegawai juga menyadari bahwa kecintaan publik terhadap KPK masih begitu besar.Hal ini ditandai dengan sejumlah aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dan koalisi masyarakat di seantero Indonesia. Bahkan hingga menelan korban jiwa.

“Ribuan luka dan pedih yang ditanggung para mahasiswa akibat kekerasan yang dilakukan petugas keamanan ketika mahasiswa meneriakan keberpihakan pada KPK tidak boleh hilang percuma. Ini harus dibayar lunas oleh insan KPK untuk tetap tegar dan sabar menghadapi kuasa kegelapan yang tengah murka terbakar ketakutannya,” tutur BW.

Ketua KPK Agus Rahardjo juga memastikan, jajaran komisi antirasuah tetap akan bekerja seperti biasa kendati revisi UU telah berlaku. “Misalkan ada penyelidikan yang udah matang perlu ada OTT, ya harus dilakukan OTT,” tegas Agus.

Meski demikian, Agus menyampaikan, KPK masih berharap Presiden Jokowi dapat mengeluarkan perppu yang membatalkan revisi tersebut. Paling tidak, sesegera mungkin setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu kembali dilantik memimpin Indonesia untuk kali kedua.

“Kami masih berharap, kami masih memohon, mudah-mudahan bapak presiden setelah dilantik memimpin kembali kemudian beliau bersedia untuk mengeluarkan perppu yang sangat diharapkan oleh KPK dan orang banyak,” jelasnya.

Agus mengakui, dirinya bersama beberapa komisioner lainnya telah melakukan pertemuan dengan perwakilan pegawai KPK. Pada pertemuan itu, mereka membahas soal poin-poin yang mengubah aturan dasar KPK serta implikasinya terhadap kinerja lembaga antirasuah itu.

Namun, ia menyampaikan, seluruh jajaran KPK termasuk para komisioner belum memahami secara utuh isi revisi UU tersebut. Maka dari itu, dalam waktu dekat ia berencana mengundang Direktur Jenderal Peraturan Perundangan-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana untuk memberikan paparan terkait revisi UU kepada jajaran KPK. “Kitapun juga bertanya-tanya. Karena kan di dalam prosesnya kemudian juga ada typo, kemudian (draf revisi UU) kembali lagi ke DPR kan,” ucapnya.

Sementara itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana memandang revisi UU KPK bermasalah baik dari segi substansi maupun formil. Dalam substansi revisi, menurut dia masih terdapat beberapa pasal yang justru melemahkan alih-alih memperkuat KPK. Salah satunya, kata dia, yakni mengenai dewan pengawas.

Menurutnya, kewenangan pemberian izin penindakan yang dimiliki dewan pengawas dikhawatirkan dapat menjadi alat intervensi pemerintah terhadap perkara yang ditangani oleh KPK. Selain itu, pemberian kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diberikan kepada KPK dalam jangka dua tahun dapat menghambat proses penanganan perkara kakap. Terlebih, diketahui KPK kerap membutuhkan waktu yang lama untuk mengungkap kasus-kasus besar seperti korupsi e-KTP, suap pengadaan mesin pesawat Garuda Indonesia, dan sebagainya.

Selain itu, Kurnia juga menyoroti terdapat kesalahan ketik dalam draf UU yang beredar mengenai batas usia minimal pimpinan KPK agar dapat dilantik. Dalam pasal revisi, usia minimal pimpinan KPK diputuskan 50 tahun. Sedangkan, usia salah satu capim KPK terpilih, Nurul Ghufron, belum mencapai umur minimal untuk bisa menjabat sebagai pimpinan KPK.

Dalam kaca mata formil, kata Kurnia, revisi UU KPK bermasalah lantaran tak masuk ke dalam prolegnas prioritas 2019. Bahkan, selama proses pembahasan, sambungnya, tak sekalipun melibatkan KPK secara institusi. Lalu, saat pengesahan yang dilakukan antara eksekutif dan legislatif tak dihadiri oleh kuorum paripurna DPR.

“Kejadian di atas memberikan gambaran bahwa dua cabang kekuasaan, baik eksekutif dan legislatif memiliki niat untuk mengkerdilkan agenda pemberantasan korupsi,” tukas Kurnia.

Untuk itu, Kurnia mendesak Presiden Jokowi agar tak ragu menerbitkan perppu yang dapat membatalkan seluruh pasal dalam UU KPK versi revisi. Selain itu, ia juga meminta partai politik untuk tidak mengintervensi rencana penerbitan perppu oleh presiden. Kurnia juga mengajak masyarakat agar tetap menyuarakan penolakan terhadap seluruh bentuk pelemahan KPK. Termasuk melalui revisi UU. (riz/gw/fin)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy