Ini Lima Program Prioritas Jokowi-Ma’ruf : Pemberantasan Korupsi Kok Gak Ada! – Kendari Pos
HEADLINE NEWS

Ini Lima Program Prioritas Jokowi-Ma’ruf : Pemberantasan Korupsi Kok Gak Ada!

KENDARIPOS.CO.ID — Progres kerja Presiden Jokowi pada periode kedua ini diharapkan memiliki kinerja lebih baik dari periode sebelumnya. Komposisi menteri pilihan Jokowi diisi orang-orang berkapasitas mumpuni bidang hukum, ekonomi, keuangan, pemberantasan korupsi hingga urusan dalam negeri. Asa positif akan kemajuan negeri ini dititipkan pada kabinet bentukan Jokowi.

Pegiat Anti Korupsi Sultra, Hariman Satria, meyakini Jokowi tidak menganggap penting agenda pemberantasan korupsi, sepertinya belum prioritas. Padahal satu dari sembilan misi Jokowi adalah penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Sejak terpilih di periode kedua, Jokowi tidak sekalipun menyebut soal agenda penegakan hukum obyektif dan pemberantasan korupsi baik dalam pidato kemenangan maupun pelantikan.

“Ini penegasan bahwa dia mengesampingkan dua hal ini. Jokowi hanya bicara soal pembangunan ekonomi, target agar Indonesia ada di posisi lima besar dunia pada tahun 2045 nanti. Apakah ini bisa tercapai jika korupsi merajalela? Tidak mungkin. Logikanya, jika Jokowi ingin membangun Indonesia berarti harus bersedia memberantas korupsi,” tegasnya.

Pengamat Hukum Sultra itu menyesalkan sikap Presiden yang tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penunjukan menteri. Padahal, cross check oleh KPK penting untuk melihat rekam jejak para menteri. Apakah pernah terjerat korupsi, pernah menjadi saksi dalam kasus korupsi, atau bisa jadi mereka adalah orang-orang yang sedang diawasi oleh KPK. “Faktanya, beberapa di antara mereka ini pernah berurusan dengan KPK. Kini sudah jadi menteri. Cepat atau lambat mereka akan menyandera pemerintahan,” Hariman prihatin.

Dipilihnya ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung akan menjadi ujian bagi KPK. Sebagai saudara dari Tubagus Hasanuddin, tokoh penting di PDIP, Burhanudian berpotensi besar diintervensi.”Ini bisa membahayakan pemerintahan jokowi. Apalagi KPK sudah dilemahkan. Presiden sampai hari ini belum mengeluarkan Perppu,” tandasnya.

Pengamat Hukum Sultra lainnya, Dr.Herman, mengatakan, masyarakat harus memberi kesempatan orang-orang pilihan Presiden tersebut untuk membuktikan diri. “Kalau saya berfikir positif saja. Kita tidak bisa menilai jika belum melihat kinerja mereka,” ujarnya kepada Kendari Pos, kemarin.

Laman: 1 2 3

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy