KENDARIPOS.CO.ID — Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan masih minim. Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 245 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di Sultra. Sejumlah perusahaan tambang diduga tidak menunaikan kewajiban untuk membayar pajak. Karena itu, Pemprov Sultra melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama tim optimalisasi PAD akan menyambangi 54 perusahaan tambang, Oktober ini untuk memastikan perusahaan taat bayar pajak.
THR Karyawan Wajib Dibayar Penuh : Perusahaan Bandel Bakal Disanksi
Jokowi Larang Menteri Bukber dan Open House Lebaran
Semangat dan Suka Cita Ramadan, Oleh : Prof. Eka Suaib
Lahirkan Hafiz Quran, Pemkab Konut Bangun Pondok Pesantren
Kery Saiful Konggoasa : Puasa Melatih Kesabaran
Kendari Pos-PDIP Sinergi Gelar Belanja Duafa
Kebijakan PPnBM Dongkrak Demand Kalla Toyota
Peminat Beasiswa Pendidikan Bersinar Meningkat
DAK Dinas Pertanian Capai Rp 3 Miliar
Proyek Talud Pasarwajo Mulai Dikerja
