DPP Hanura Anulir Penetapan Ketua DPRD Muna – Kendari Pos
Politik

DPP Hanura Anulir Penetapan Ketua DPRD Muna

KENDARIPOS.CO.ID — Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura akhirnya membatalkan penunjukan Zahrir Baitul sebagai Ketua DPRD Muna periode 2019-2024. Hanura menganulir keputusan itu menyusul mayoritas kader di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Muna ramai-ramai menyuarakan penolakan. Sebagai gantinya, DPP menunjuk La Saemuna sebagai Ketua DPRD Muna yang baru.

Sebelumnya, Zahrir Baitul mendapat kuasa berdasarkan surat rekomendasi bernomor SKEP 329/DPP-Hanura/IX/2019. Surat itu terbit 11 September dan diteken langsung Ketua Umum, Oesman Sapta Odang dan Sekjen, Hery Lontung Siregar. Wa Ode Nurhayati, Ketua DPD Hanura Sultra sudah menyerahkan langsung petikan surat keputusan tersebut pada Zahrir Baitul.

Kepala Kesekretariatan DPP Hanura, Sitepu (berpeci) bersama Ketua DPC Muna, La Saemuna yang baru ditunjuk sebagai Ketua DPRD Muna terpilih 2019-2024. Keduanya didamping Irwan, Wakil Ketua DPC Hanura Muna (kiri) dan La Irwan, Pengurus Harian DPC (kanan).

Akibat penolakan kader, nama Zahrir akhirnya direvisi. Belakangan terbit surat rekomendasi baru dengan nomor SKEP/337/DPP-Hanura/IX/2019 yang menunjuk La Saemuna sebagai Ketua DPRD Muna sekaligus membatalkan surat sebelumnya. “Surat pembatalan terbit 25 September. Tetapi baru Jumat hari ini (kemarin), DPP menyerahkan langsung ke La Saemuna. Artinya, SK Zahrir batal dengan sendirinya,” kata Irwan, Wakil Ketua DPC Hanura Muna, Jumat (4/10).

Terbitnya surat tersebut tidak lepas dari kegaduhan di internal Hanura. Kisruh itu bermula sepekan setelah SK Zahrir keluar. Enam pengurus DPC Hanura diantaranya Ketua, La Saemuna, Wakil Ketua Irwan dan pengurus harian lainnya La Irwan dan Sanuddin berangkat ke Jakarta. Selain mereka, ada juga 17 perwakilan dari 22 Pengurus Anak Cabang. Salah satu agendanya adalah melakukan konsultasi kepada DPP perihal alasan penunjukan Zahrir. Konsultasi dilakukan pada 17 September dan diterima pengurus DPP Beny Ramdani.

“Mayoritas PAC dan DPC memang menolak nama Zahrir,” jelas Irwan.

DPC Hanura Muna memberi beberapa argumentasi pada DPP agar menganulir nama Zahrir. Diantaranya, menurut DPC penunjukan Zahrir mengabaikan tradisi “hak “kesulungan yang berlaku sejak lama. Hak kesulungan dimaksud merupakan keistimewaan yang dimiliki pimpinan DPC dalam hal penunjukan kader dalam jabatan strategis. Zahrir disebut melangkahi Ketua DPC Hanura Muna, La Ode Saemuna.

“Tradisinya begitu, Ketua DPC punya hak kesulungan. Sehingga dengan keistimewaan itu harusnya bisa menjadi pertimbangan,” jelasnya.

Laman: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top