BPJS Kesehatan-Kejaksaan Kumpul Tunggakan Iuran Rp.9,3 M – Kendari Pos
Nasional

BPJS Kesehatan-Kejaksaan Kumpul Tunggakan Iuran Rp.9,3 M

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dan Plt Jaksa Agung Muda Datun (Jamdatun) Tarmizi.

KENDARIPOS.CO.ID — Tingkat kepatuhan badan usaha (BU) membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ternyata belum 100 persen. Masih ada BU nakal yang suka nunggak. Nilai tunggakannya bahkan mencapai miliaran rupiah.

Merujuk dari data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sepanjang Januari-September 2019, BPJS kesehatan dan Kejaksaan RI berhasil mengumpulkan tunggakan iuran pemberi kerja senilai Rp 9,3 miliar. Tunggakan tersebut merupakan hasil dari mediasi selama sembilan bulan pertama 2019 terhadap 1.495 BU yang nunggak.

Bukan hanya tahun ini saja. Pada tahun 2018 pun sama. Masih ada BU nakal yang suka nunggak. BPJS Kesehatan dan Kejaksaan sampai harus mengeluarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada 3.224 pemberi kerja. Proses tersebut berbuah dengan terkumpulnya tunggakan iuran hingga Rp 26 miliar.

Secara garis besar, menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, kolektabilitas BU sebetulnya sangat baik. Jaub berbeda dengan peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri. Apalagi, BU sudah memiliki sejarah panjang dalam hal jaminan kesehatan ini. ”Tapi bukan berarti gak ada masalah,” ujarnya dalam acara sinergi BPJS kesehatan dan Kejaksaan RI, Selasa (29/10).

Bukan hanya soal iuran, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahkan melihat ada tiga celah persoalan. Pertama, ada perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya jadi peserta JKN sama sekali. BPKP menyebut ada sekitar 50 ribu perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya. Namun setelah diverifikasi, 25 ribu diantaranya sudah terdaftar. ”Sisanya, ada yang sudah tidak ada lagi perusahaannya. Ada UMKM, yang sudah diarahkan daftar PBPU. Tapi ada yang tidak mau daftar,” jelas Fachmi.

Kedua, diantara perusahaan tersebut, masih ada yang tidak melaporkan dengan sebenarnya gaji karyawannya. Ketiga, masih ada perusahaan yang mendaftarkan karyawannya sebagian saja. ”Ini semua yang terus kami kejar,” tegasnya.

Upaya persuasive tentu dikedepankan. Namun, ketika tak juga berhasil maka BPJS Kesehatan akan langsung melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan RI bidang Perdata Tata Usaha Negara (Datun).

Laman: 1 2

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita Terbaru Lainnya

Copyright © 2015 PT. Media Kita Sejahtera Jl. Malik Raya No.50 Mandonga, Kendari - Sultra, Hp: 08114052225 (sms) Email: kendariposonline@gmail.com Time: Monday, 30 October 2017 07:12:21

To Top
error: Silahkan hubungi admin jika ingin mengcopy